Lebih jauh Chaidir mengatakan, selama ini Indonesia hanya mendapatkan laporan neraca keuangan Inalum disebutkan merugi puluhan tahun. Baru lima tahun belakangan, menjelang berakhirnya kontrak Inalum, dinyatakan mendapat profit.
Selain itu, kata Chaidir, Presiden juga diminta melibatkan pihak Pemprov Sumut dalam negosiasi pemutusan kontrak dan pengelolaan Inalum ke depan. Hal ini agar keberadaan Inalum bisa dirasakan masyarakat Sumut.
"Kami (DPRD Sumut) juga membentuk pansus (panitia khusus) agar ada kekuatan politik dan hukum terkait berakhirnya kontrak dan masalah pengelolaan Inalum ke depan. Pansus ini cakupan kerjanya luas. Ini menjadi representasi dari rakyat Sumut," ucapnya.
Wacana yang berkembang, Jepang sudah rela melepas Inalum karena dianggap tidak begitu menguntungkan. Kontribusi Inalum ke kebutuhan alumunium Jepang tidak begitu tinggi, kurang dari 20 persen.
Meski demikian, Indonesia masih mempertimbangkan untuk sepenuhnya "menendang" Jepang dari Inalum. Sebabnya, Inalum adalah salah satu proyek yang jadi simbol hubungan baik kedua negara.