Pemanfaatan BBN telah dimulai sejak tahun 2006 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2006. Mulai tahun 2009, Pemerintah pun memberlakukan kebijakan mandatori pemanfaatan BBN pada sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008.
Saat ini, kapasitas terpasang biodiesel telah mencapai 5,6 juta kL/tahun dari 25 produsen biodiesel yang telah memiliki izin usaha niaga BBN. Sebesar 4,5 juta kL/tahun diantaranya telah siap berproduksi. Sementara itu, kapasitas produksi bioetanol tercatat sebesar 416 ribu kL/tahun dari 8 produsen bioetanol yang telah memiliki izin usaha niaga BBN, dan yang siap berproduksi mencapai 200 ribu Kl/tahun.
Rida juga menyebut, pihaknya terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan Ditjen Migas, BPH Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Minerba, dan kementerian terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan aturan pemanfaatan biofuel. Ia menekankan, kerja sama utamanya dijalin untuk melakukan pengawasan pelaksanaannya di lapangan dan penegakan hukum.
"Bagi para pelaku usaha yang tidak mengindahkan kewajiban pemanfaatan BBN akan dikenakan sanksi. Sanksi ini beragam, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan ijin usaha yang bersangkutan," tegasnya.
Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, memastikan pemerintah bisa menghemat US$5 juta per hari atau sekitar US$1,8 miliar per tahun jika menekan impor BBM dan mengoptimalkan pemanfaatan BBN. Menurut kalkulasinya, paling tidak volume impor BBM dapat ditekan hingga 50.000 barel per hari dan menggantinya dengan BBN.
"Dari situ akan diperoleh penghematan miliaran dolar per tahun," papar Tumiran.