Dia menerangkan Pasal 2 merupakan kewenangan tambahan DPR yang sebelumnya tidak ada. Karena itu, keliru jika Pasal 2 diartikan meniadakan persetujuan DPR. Padahal, dua pasal terakhir yang dijuji juga telah tegas menjelaskan keterlibatan DPR dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.
Sebagai contoh, pemerintah pernah tidak melanjutkan pengesahan perjanjian pertahanan Republik Indonesia dan Singapura Tahun 2017 karena hasil konsultasi dengan DPR mengindikasi penolakan perjanjian ini. “Jadi, jika Pasal 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti didalilkan Pemohon, justru akan mengurangi, bahkan ‘menggerogoti’ kewenangan DPR yang selama ini telah berfungsi efektif,” ujarnya. (Baca juga: Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan)
Terkait Pasal 9, Mayerfas menjelaskan istilah persetujuan DPR untuk meratifikasi perjanjian internasional digunakan sebelum terbitnya UU Perjanjian Internasional ini. Tradisi ini mewarisi sistem hukum Belanda yang sampai saat ini tetap menggunakan Undang-Undang ratifikasi perjanjian internasional sebagai bentuk persetujuan DPR.
Namun, UU Perjanjian Internasional cenderung menggunakan istilah pengesahan dengan UU ketimbang menggunakan istilah persetujuan DPR. Karena itu, pemerintah berpendapat istilah pengesahan dengan UU dalam UU Perjanjian Internasional yang diuji ini harus diartikan sebagai bentuk persetujuan DPR.
“Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 telah mendelegasikan sepenuhnya kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk dan model persetujuan DPR dan kriteria lebih lanjut perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR ini,” lanjutnya.
Praktiknya, penetapan kriteria perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan parlemen berbeda dari satu negara dengan negara lain. Hal ini sangat tergantung pada politik hukum masing-masing negara. Beberapa negara, misalnya, menerapkan kriteria berdasarkan bidang materi perjanjian (politik, ekonomi, hankam, dan lain-lain); berdasarkan dampak perjanjian; berdasarkan pada pembagian kewenangan eksekutif dan legislatif.
“Tergambar jelas bahwa soal kriteria ini tidak bersifat statis (tetap), namun dinamis,” bebernya.
Menurutnya, selama ini pemerintah dan DPR selalu mencermati dinamika perjanjian internasional hingga implikasinya terhadap Indonesia. Melalui kebijakan terbuka (open legal policy), pembentuk UU akan selalu menyempurnakan kriteria ini. Saat ini, pemerintah sedang mengevaluasi soal kriteria ini dalam rangka revisi UU Perjanjian Internasional ini.
“Kekhawatiran Pemohon tentang perjanjian perdagangan oleh UU ini tidak termasuk perjanjian yang mengharuskan persetujuan DPR telah diakomodasi dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.”