Sementara itu untuk mendukung penuntasan kemiskinan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faishal Zaini mengungkapkan beberapa masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah terutama ke daerah terpencil dan tertinggal. Pasalnya, angka kemiskinan pada daerah tersebut cukup tinggi karena kurangnya infrastruktur untuk melayani kepentingan umum terutama Rumah Sakit (RS).
Beberapa masalah yang dimaksud oleh Helmi antara lain rendahnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial dasar, kurangnya tenaga pendidikan dan kesehatan, serta anggaran Kementerian/Lembaga (KL) yang masih belum mencukupi terhadap kebutuhan percepatan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional (PN) 10.
Yang lebih penting lagi, lanjutnya, masalah juga terletak pada peraturan perundangan dan kebijakan yang membatasi kewenangan K/L dalam melakukan intervensi ke daerah tertinggal. Contohnya, klasifikasi jalan dan irigasi yang pemanfaatan lahan di daerah sebagian besar kawasan konservasi serta klasifikasi dermaga atau pelabuhan.
UU No. 13 Tahun 2011tentang Fakir Miskin menyebutkan upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain mengembangkan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal; penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain.