Ia mengatakan, penyelesaian masalah defisit transaksi berjalan bukan hanya dari kebijakan moneter semata. Perlu ada kebijakan lain selain kebijakan moneter dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan serta mengembalikan rupiah pada level yang aman sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurutnya, perlu kebijakan lain lantaran masalah defisit transaksi berjalan sudah masuk persoalan struktural.
“Kebijakan moneter saja tidak cukup. Kalau dulu ada defisit, BI Rate naik, lalu cepat normal. Kalau sekarang tidak hanya kebijakan moneter, tapi juga harus ada kebijakan sektor riil,” ujar Destry.
Kepala Ekonom CIMB Niaga Winang Budoyo mengatakan, membaiknya perekonomian global, terutama AS, Eropa dan Jepang merupakan potensi bagi perkembangan ekspor Indonesia. Hal ini dikarenakan ketiga wilayah tersebut merupakan negara mitra ekspor budaya Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus lebih memperkuat ekspor di bidang manufaktur.
“Karena pembelinya sudah mulai ada lagi. Sejak 2008 tiarap, sekarang sudah mulai bangun,” ujar Winang.
Atas dasar itu, lanjut Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Umar Juoro, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang menyeimbangkan antara nilai ekspor dan impor. Menurutnya, keseimbangan ini bisa menekan defisit neraca transaksi berjalan.
“Ujung-ujungnya identitas itu, ekspor harus seimbang dengan impornya,” katanya.
Menurutnya, salah satu faktor pelemahan rupah akibat besarnya defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh tingginya impor minyak. Meski begitu, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu dinilai Umar sebagai langkah yang baik.
Sayangnya, kata Umar, yang terjadi impor minyak masih tinggi dan permintaan terhadap BBM tak berkurang. “Jadi, harus ada ketegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menekan impor. Atau, lebih baik seluruh mobil pribadi pakai BBM nonsubsidi,” pungkasnya.