Dengan demikian kebijakan yang diambil melalui hak prerogratif tersebut tidak menimbulkan kegaduhan di daerah. Dia meminta Mendagri perlu melakukan pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam proses penetapan calon penjabat bupati/walikota agar asas sentralisasi dan desentralisasi dapat seiring dan sejalan dalam menjalankan pemerintahan daerah.
"Transparansi dari berbagai pihak baik dari gubernur maupun pihak Mendagri diperlukan. Sehingga seorang penjabat bupati dan walikota setelah dilantik siap bekerja di wilayahnya dan tidak disibukkan dengan isu-isu proses pengangkatannya," tuturnya.
Agar tidak terjadi polemik dan terkesan tarik menarik kepentingan, Gubernur harus lebih transparan dalam menyodorkan nama yang diusulkan ke publik. Sebab, tugas kepala daerah cukup berat sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, dan sosial politik di daerahnya.
Apalagi situasi dan kondisi dua tahun belakangan terakhir dengan pandemi Covid-19 yang berujung terpuruknya perekonomian nasional. Termasuk terganggunya kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap sektor-sektor lain. “Ini tantangan yang dihadapi daerah, khususnya penjabat bupati dan walikota,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Sementara pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdansyah berpandangan penetapan penjabat kepala daerah semestinya dilakukan berdasarkan aturan teknis yang dibuat secara cermat sesuai asas umum pemerintahan yang baik serta mengacu pada prinsip demokrasi. Aturan teknis mesti bersifat transparan dan akuntabel yang bakal memastikan penetapan penjabat kepala daerah tidak merugikan hak kebebasan sipil dan tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dia mengingatkan aturan teknis penetapan penjabat kepala daerah perlu segera dibuat pemerintah sebagai amanat Putusan MK No.67/PUU-XIX/2021. Menurutnya, pertimbangan hukum MK menyebut pemerintah perlu memperhatikan agar menerbitkan aturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016. Hal ini agar terdapat mekanisme dan persyaratan terukur yang jelas soal pengisian kursi penjabat kepala daerah tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.
“Dengan tidak adanya peraturan teknis, maka Pasal 1 ayat (1) UU 8/2015 yang menyebutkan penjabat kepala daerah merupakan pegawai negeri sipil yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bakal menjadi multiinterpretasi,” katanya.