Komisi IX DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji Dengan Kandungan Gula Garam Lemak (GGL). Tujuannya untuk mendalami soal konsumsi terhadap GGL yang berlebih hingga berujung timbulnya penyakit yang dialami masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengatakan konsumsi GGL yang berlebihan mengakibatkan berbagai penyakit katastropik yang dialami masyarakat Indonesia. Sayangnya, antar kementerian dan lembaga pemerintah menurut Charles belum punya cara pandang yang sama untuk membatasi GGL. Padahal pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini.
“Panja bisa merekomendasikan membentuk pansus agar DPR bisa mengumpulkan menteri dan lembaga terkait untuk mencari solusi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi IX dengan sejumlah pemangku kepentingan di Komplek Gedung Parlemen, Senin (1/7/2024).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan, Yudhi pramono mengatakan penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian utama dan beban fiskal di Indonesia. Penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal menjadi beban pembiayaan yang paling berat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKM).
Baca juga:
- Ramai Keluhan Masyarakat, Ini Strategi DJBC Benahi Layanan Bea Cukai
- Patgulipat Denda Bea Cukai, Viral Dulu, Cincai Kemudian
Untuk keempat penyakit itu menghabiskan dana lebih dari Rp21 triliun di tahun 2022. Salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari penyakit tidak menular itu adalah membatasi konsumsi GGL secara berlebihan. Yudhi menjelaskan pemerintah telah mengatur pengendalian konsumsi GGL dalam sejumlah aturan seperti Permenkes No.63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenkes No.30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.
Intinya, beleid itu mewajibkan pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan siap saji. Kemudian Permenkes No.41 Tahun 2014 Pedoman Gizi Seimbang, Permenkes No.28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 tentang Label Olahan Pangan, dan kertas kebijakan tentang cukai minuman manis. Selain itu Yudhi menyebut pembatasan GGL itu juga dimandatkan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.