Bukan hanya pemerintah, Bank Indonesia nampaknya juga akan mengambil langkah-langkah hukum dan administratif terhadap Indover atas temuan audit investigasi oleh auditor eksternal independen. Temuan itu menyangkut penggunaan LoC dalam dokumen perjanjian kredit sindikasi.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Beppenas Paskah Suzetta menilai dampak dari LoC yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk Indover mesti diwaspadai. Menurutnya, LoC bisa berpengaruh kepada keuangan Bank Indonesia. Dengan demikian, jika keuangan Bank Indonesia jebol maka tetap saja pemerintah yang harus mengisinya kembali.
Di sisi lain, kata Paskah, ada kejanggalan mengenai debitur-debitur lokal yang menyimpan dananya di Indover. Kok banknya di Belanda, tapi debiturnya harus bank-bank negara. Itu yang harus kita usut, ujarnya, Senin (3/11).
Paskah menyarankan, pemerintah hendaknya mengusut kasus ini secara pidana. Kita tunggu laporan kurator di sana. Nanti akan kelihatan aset-aset yang NPL (non performing loan –kredit macet) dan juga debiturnya.
Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ikut mengusut kasus ini. Hukumnya memang hukum Belanda, tapi terhadap aset saham yang dipegang oleh Bank Indonesia, itu harus diselidiki, tukasnya.
Biarkan Pailit
Terlepas dari masalah itu, sepertinya Bank Indonesia tak mau dipusingkan lagi soal kebangkrutan Indover. Apalagi pekan lalu, rapat paripurna DPR tidak menyetujui langkah Bank Indonesia menyuntikan dana ke Indover. Padahal sebelumnya Komisi XI DPR yang menangani bidang keuangan dan perbankan, telah menyetujui dana talangan (bail out) sekitar Rp7 triliun untuk menyelamatkan Indover.
Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, Dyah N.K. Makhijani, Bank Indonesia telah menyerahkan sepenuhnya masalah Indover kepada administrator (kurator) yang ditunjuk oleh pengadilan di Belanda atas permintaan De Nederlandsche Bank –bank sentral Belanda.