Upaya itu sudah diawali dengan membentuk teknologi AI yang tujuannya memudahkan membaca peraturan sekaligus menelusuri apakah peraturan bidang tertentu sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan peraturan serupa sehingga tidak terjadi duplikasi.
Teknologi AI yang sudah digunakan Kemenkeu itu menurut Heru berpotensi untuk berjejaring dengan modul yang ada di kementerian/lembaga lain. Misalnya mulai dari proses drafting peraturan, pembahasan, dan pengundangan. Jika hal itu bisa dilakukan diyakini bakal menghemat waktu dan biaya dalam proses pembuatan peraturan.
“Kalkulasi kami hanya dengan kita apply modul, diperkirakan menghemat waktu dan biaya sekitar Rp541 juta,” ujarnya.
Mantan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu itu berpendapat, penghematan biaya sebesar Rp541 juta untuk proses pembahasan satu peraturan itu sekilas kecil. Tapi akan signifikan jika dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Selain menghemat waktu dan biaya, substansi regulasi yang diterbitkan juga memiliki standar yang sama.
Misalnya, peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi untuk galian C. Dengan menggunakan teknologi AI semua daerah punya standar substansi aturan yang sama terkait retribusi tersebut. Heru mencatat banyak negara yang menggunakan teknologi AI dalam menyusun rancangan peraturan.
Sebagian masih menjalankan secara parsial, tapi ada juga yang sudah menyeluruh seperti Estonia. Jika sistem ini bisa berjalan di Indonesia, langkah berikutnya pemerintah bakal memiliki data jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di berbagai daerah. Jaringan itu tak sekedar ada di pemerintahan selaku cabang kekuasaan eksekutif tapi juga di legislatif dan yudikatif.
Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan secara umum progres legislasi yang tidak partisipatif berdampak buruk. Partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses legislasi sangat penting. Bivitri menjelaskan sedikitnya 3 hal.
Pertama, sebagai perwujudan demokrasi Pancasila dan deliberatif, bukan sekedar demokrasi perwakilan, tapi substantif. Kedua, mencegah legislasi bermasalah karena tidak menyasar akar masalah atau karena adanya kepentingan jangka pendek legislator. Ketiga, kebijakan yang terbit bisa berdampak buruk atau baik terhadap kelompok yang berbeda.
“Proses legislasi yang tidak partisipatif bisa memperbesar dampak buruk itu,” imbuh Bivitri.