“Jangan lupa kita ditugaskan tanggung jawab oleh negara bahwa kita harus memenuhi 4 hal kan? Melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan. Segala hukum, keadilan, HAM, kepastian hukum, kebenaran hukum. Ini kan bukan cuma di ruang pengadilan. Tolong dicamkan, keadilan juga di luar pengadilan,” ujar Nikolas mengingatkan.
Menurutnya, bukan hanya dalam proses litigasi, melainkan banyak persoalan di luar pengadilan yang sebetulnya juga memerlukan keberadaan dan peran advokat. “Ada banyak persoalan di luar pengadilan, tolong disadari di sepanjang PKPA ini. Kedua, tidak cukup instrumen yang ada sekarang,” lanjutnya.
Sebagai contoh pengadilan e-court, dirinya memandang dalam perspektif yang lebih luas lagi sebagai legal engineering. Hukum dewasa ini bukan lagi bersifat normatif di atas buku, melainkan masuk dalam big data. Jelas, bagi jebolan Fakultas Hukum hal seperti itu menjadi sesuatu yang baru, sebagai bagian dari itu tentu andil kalangan Sarjana Hukum diperlukan.
Pasalnya, bila terjadi kesalahan oleh instrumen teknologi dalam memproses suatu perkara hukum, apakah lantas hukum juga menjadi salah? Sebut saja dalam proses replik duplik melalui sistem peradilan elektronik, naas terjadi kesalahan jaringan, sehingga tidak tersampaikan.
Menurutnya, hal ini lantas memunculkan pertanyaan siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam kondisi seperti itu. “Demikian pembukaan dari saya. Mudah-mudahan ini membuka wawasan teman-teman calon advokat bahwa PKPA ini bukan kaleng-kaleng. Ini betul-betul pintu pembuka bagi Anda melihat hukum begitu luasnya dan bagaimana pentingnya hukum di masyarakat kita,” kata Nikolas.