“Upaya ini akan menghasilkan kegiatan usaha yang sehat, persaingan bisnis yang benar, sehingga bisa mencegah tindak pidana korupsi,” katanya.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi, mengatakan peran KAD yang sangat strategis, mengingat permasalahan besar yang terjadi di daerah pada umumnya adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa terkadang kurang sesuai dengan regulasi yang berlaku serta masih adanya potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap proses pelaksanaan tender kegiatan.
Oleh karena itu, Andi mengharapkan memperoleh gambaran informasi tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan. Khususnya dalam mencegah penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah yang digunakan sebagai bentuk stimulus dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian daerah.
Sejak dibentuk, KAD Sulsel bersama Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya Pemprov Sulsel telah menjalankan rekomendasi yang menjadi bagian dari aspirasi para pelaku usaha Sulsel.
Melihat kerja sama yang terjalin, Johanis Tanak yang berlatarbelakang pensiunan jaksa itu berharap agar semua pihak terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab pencegahan dan pemberantasan korupsinya sejatinya menjadi tangggungjawab bersama semua elemen masyarakat, kendati KPK berada di garda terdepan.
“Semua pihak dapat bersama-sama memberantas korupsi dan mencapai tujuan negara, sebagaimana yang diatur dalam alenia keempat UUD 1945 kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya.