Menteri Kominfo menegaskan pembatasan itu ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari penyebarluasan konten dan pesan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berisi provokasi. "Kenapa karena viralnya yang dibatasi. Viralnya itu yang negatif. Banyak mudharatnya ada di sana," tandasnya.
Namun, langkah pemerintah itu mengundang reaksi dari masyarakat. Salah satunya datang dari Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mengatakan meski kebijakan itu bertujuan baik, tapi pemerintah harus tetap transparan dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.
Menurut Sudaryatmo, pemerintah harus memiliki protokol yang jelas ketika memilih untuk melakukan pembatasan akses terhadap media sosial. Protokol tersebut diperlukan agar kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat terukur.
“Saya terus terang tidak tahu apakah pemerintah sudah punya protokol ketika ada pembatasan itu. Step-step yang dilakukan seperti apa. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu memang terukur. Step-stepnya jelas, alasannya jelas,” tambahnya.
Di sisi lain, seyogyanya pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor lain seperti e-commerce, misalnya. Sudaryatmo lalu mempertanyakan apakah langkah yang diambil pemerintah kali ini sudah efektif dengan tetap mempertimbangkan fungsi-fungsi positif lainnya dari penggunaan media sosial.