Pembangunan Infrastruktur Gas Terkendala Aturan
Berita

Pembangunan Infrastruktur Gas Terkendala Aturan

Pemerintah perlu membenahi tata kelola migas nasional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas.

KAR
Bacaan 2 Menit
Gedung Kementerian ESDM. Foto: Sgp
Gedung Kementerian ESDM. Foto: Sgp

[Versi Bahasa Inggris]

Telah lama pemerintah menggembar-gemborkan pengalihan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) terhadap gas bumi. Penggunaan gas bumi untuk bahan bakar tidak hanya diproyeksikan untuk sektor industri dan transportasi saja. Pemerintah juga merencanakan akan menyentuh kalangan rumah tangga dan kawasan perumahan.

Sayang, sejak program konversi minyak tanah ke lpg tahun 2007 lalu, program konversi bahan bakar minyak ke gas bumi jalan di tempat. Bahkan, proyek pipa gas molor hingga kini.

“Kita akan segera membenahi tata kelola minyak dan gas bumi nasional demi mempercepat proyek sejumlah pipa gas yang selama ini molor. Kita yakin, rampungnya proyek pipa akan menyukseskan upaya konversi BBM ke gas bumi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin, di Jakarta, Jumat (7/11).

Proyek pipa yang molor dari target penyelesaian antara lain Proyek Kalimantan-Jawa (Kalija) I. Tahun 2006, proyek itu digarap PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR). Kemudian, setelah 80 persen saham Kalija I diakusisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan kini mulai dilanjutkan kembali. Biaya untuk membangun pipa sepanjang 207 KM itu menelan biaya investasi mencapai AS$ 200 juta.

Sebelumnya, untuk menjamin bisnis pipanya manajemen PGN pun meminta Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku industri yang diketahui merupakan konsumen gas. Dengan harga jual gas perseroan di kisaran AS$ 10 per million metric british thermal unit (mmbtu) setelah menimbang angka keekonomian, PGN pesimistis pelaku industri bisa menyerap gas bumi yang dijual.

"Ada baiknya pemerintah dapat mengubah paradigmanya dengan tidak lagi menjadikan gas bumi sebagai mainly income. Kalau tidak begitu, industri kita bisa kalah dengan negara-negara Asean seperti Malaysia yang menjual harga gasnya di kisaran AS$ 4 per mmbtu," tuturnya.

Lebih lanjut, Naryanto mengatakan bahwa pada prinsipnya ada dua kendala di sektor infrastruktur gas. Ia memaparkan, kendala itu ialah susah mendapat sumber gas dan mencari siapa pembelinya. Ia menegaskan, pihaknya akan segera  selesaikan ini demi mensukseskan program konversi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait