Pembangunan Infrastruktur
Berbeda dengan Hatta Rajasa, menurutnya salah satu dampak positif dari pemberlakuan ACFTA adalah pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui, salah satu masalah terbesar di republik ini adalah infrastruktur yang tak karuan. Jeleknya infrastruktur pun mengakibatkan biaya produksi yang dikeluarkan industri-industri sangat mahal.
Salah satu upaya pemerintah terkait pembangunan infrastruktur adalah melakukan kerja sama dengan Jepang dalam pembangunan enam kawasan ekonomi koridor. Yaitu di kawasan Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Papua .
Perbaikan infrastruktur ini dilakukan dengan cara Public Private Partnership, yaitu pola kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan swasta. Selain itu, pemerintah juga telah merevisi Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Perpres ini memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk sebagai peserta tender.
Namun, Idham tidak sepakat dengan Hatta. “Kalau soal infrastruktur jelek, saya sepakat, tapi apakah infrastruktur yang saat ini menjadi perhatian rezim SBY berkepentingan langsung kepada buruh serta petani, ini jadi pertanyaan,” paparnya.
Idham melanjutkan, dalam National Summit yang diadakan pemerintah beberapa waktu lalu, pembangunan infrastruktur adalah negosiasi pembangunan jalan tol. “Namun, infrastruktur yang berhubungan langsung terhadap petani misalnya bagaimana supaya biaya yang dikeluarkan petani lebih murah tidak menjadi perhatian utama.”
Hal senada diungkapkan Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisis Perempuan Indonesia. Menurut Dian, pengembangan infrastruktur lebih kepada menyiapkan kebutuhan investasi. Perbaikan pelabuhan juga dinilai hanya untuk memenuhi kepentingan investor, tidak pada kebutuhan rakyat.
Amelia Pulungan dari Aliansi Petani Indonesia mencontohkan rencana infrastruktur di Kalimantan. Hampir seluruh jalan yang dibangun memfasilitasi perkebunan besar kelapa sawit dan batu bara. “Tidak ada hubungannya dengan bagaimana memobilisasikan sumber daya didalamnya, ini hanya untuk memfasilitasi investasi bukan untuk rakyat.”
Giliran Hatta yang membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Usaha Kecil Menengah (UKM) juga menjadi perhatian utama. Terkait infrastruktur, Hatta menjelaskan saat ini pemerintah bahkan melakukan program debotottlenecking. Selain itu, dalam program 100 hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU) sudah menyelesaikan pembangunan 695 kilometer jalan yang diperkuat di wilayah Sumatera dan Sulawesi. “Pembangunan ini merupakan salah satu kinerja yang telah dilakukan Menteri PU, dengan target pembangunan 19 ribu kilometer jalan selama lima tahun di seluruh tanah air,” tuturnya.