“(PBI merupakan, red) Kejelasan saja bahwa ini transaksi hedging atau lindung nilai swap dan forward itu antara lain merupakan transaksi yang normal di pasar keuangan. Ya dengan tata cara detailnya,” kata Perry.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menerbitkan peraturan yang memberikan kebebasan bagi perusahaan milik negara untuk melakukan transaksi hedging atau lindung nilai dalam fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) berjumlah besar. Menurutnya, Permen tersebut berisikan standar dan prosedur (standard operating procedure/SOP) penerapan hedging yang dapat dilakukan perusahaan.
Intinya, seluruh perusahaan BUMN bisa melakukan hedging jika sebelumnya telah memiliki SOP. “Semua BUMN boleh melakukan hedging, tapi harus ada SOP-nya,” kata Dahlan.
Mantan Direktur Utama PT PLN ini menjelaskan, sesuai prinsipnya, hedging merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian akibat transaksi valuta asing. “Heding bagi BUMN diperbolehkan, sampai benar-benar langkah tersebut tidak dibutuhkan lagi. Tanda-tandanya jika rupiah tidak tertekan lagi, indeks saham terus stabil pada level yang tinggi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan terus membaik,” tegasnya.
Dahlan mengatakan, meski diperbolehkan melakukan hedging, perusahaan-perusahaan BUMN tersebut sebelumnya harus melihat kondisi masing-masing perusahaan. “Mereka (BUMN) tentu sudah harus dapat memperhitungkan kapan saatnya heding dilakukan, kapan tidak dilakukan,” ujarnya.
Meski terdapat landasan hukumnya, kata Dahlan, dirinya tidak pada posisi menyuruh BUMN-BUMN yang bersangkutan untuk selalu melakukan hedging. Menurutnya, hedging dilakukan setelah ada perhitungan yang matang dari para perusahaan tersebut. “Tetapi, hedging betul-betul untuk lindung nilai, bukan untuk spekulasi, bukan untuk transaksi derivatif,” tegasnya.
Sejumlah BUMN besar terutama yang membutuhkan dolar AS dalam transaksi dan operasionalnya mengaku sudah menerapkan transaksi hedging. Menurut catatan, PT Pertamina dalam operasionalnya membutuhkan valas sekitar AS$100 juta per hari, PT PLN sekitar AS$16 juta per hari.