Pada hari Kamis (18/7/2024) kemarin, Parlemen Israel memberikan suara 68 berbanding 9 untuk resolusi menentang pembentukan negara Palestina. Sebagaimana dikabarkan Al Jazeera, parlemen tersebut menyatakan terbentuknya negara Palestina hanya akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi negara Israel dan warganya, mengabadikan konflik Israel-Palestina, dan mengganggu stabilitas kawasan. Namun, sikap ini menuai kritik dunia internasional, termasuk Indonesia.
“Indonesia mengutuk keras resolusi yang diadopsi Parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina dan secara nyata melemahkan solusi dua negara. Padahal, solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina dan kawasan, dan Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong implementasinya,” tegas Indonesia dikutip laman resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Kamis (18/7/2024).
Baca Juga:
- ICJ Perintahkan Kembali Israel untuk Hentikan Serangan Militer di Rafah
- DK PBB Adopsi Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu RI: Ini Sebuah Kemajuan
Koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama dengan partai-partai sayap kanan ikut mensponsori resolusi yang mencuat ini. Sementara itu, partai kiri-tengah pimpinan oposisi Yair Lapid diberitakan meninggalkan sesi tersebut untuk menghindari dukungan terhadap pernyataan parlemen. Diketahui sebelumnya ia menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution).
Melalui resolusi tersebut diklaim setelah serangan 7 Oktober 2023, "promosi" negara Palestina semacam ini sama saja dengan hadiah bagi terorisme dan hanya akan mendorong Hamas dan para pendukungnya. Dilansir dari DW, di luar 77 anggota parlemen dari yang seharusnya 120 orang yang memberikan suara adalah abstain atau tidak hadir dalam sidang yang berlangsung hingga Kamis dini hari.
Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. “Anda tidak dapat mengabaikan solusi dua negara, jadi Sekretaris Jenderal sangat kecewa dengan keputusan Knesset (parlemen Israel),” ujar Juru Bicara Antonio, Stephane Dujarric.
Tidak hanya PBB, bahkan Uni Eropa pun menyesalkan resolusi yang disahkan Parlemen Israel. Sebab, sebagaimana diketahui sekarang ada konsensus kuat yang terus berlanjut di masyarakat internasional bahwa satu-satunya solusi berkelanjutan yang akan membawa perdamaian dan keamanan ke Timur Tengah adalah solusi dua negara. Dengan demikian, UE menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan.