.jpg "Hukumonline.com")
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai rapat paripurna.
Kedua, meningkatkan kesiapan operasional yang lebih cepat menjadi prioritasnya. Mulai dari sektor personil tentara, maupun alat utama sistem senjata (Alutista). Langkah tersebut menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, bakal melaksanakan dan memperkuat fungsi dan tugas implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgabwilhan).
Menurutnya, Kopgabwilhan merupakan langkah efektif komando pengendalian (Kodal) dalam melaksanakan tugas. Sebab, sedianya sudah dibagi-bagi tugas dan akan diberdayakan dalam mengendalikan operasi dan latihan-latihan militer. Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi di tubuh TNI. Menurutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan mesti clean governance.
“Tentunya dengan reformasi birokrasi ini, kita akan menuju kelembagaan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Kemudian soal daerah-daerah yang tingkat kerawanannya tinggi di perbatasan laut, darat mulai Natuna, Papua hingga Aceh bakal dievaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan. Bila hasil evaluasi positif, bakal dilanjutkan. Sebaliknya bila kurang, bakal dilengkapi dengan berbagai instrumen.
Sementara memasuki hajatan besar pesta demokrasi, Yudo pun menjamin para personil TNI bakal menjaga netralitasnya di Pemilu 2024. Sebab, TNI memiliki tugas yang tidak diperbolehkan memasuki ranah politik. “Soal netralitas, itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi, saya akan menjamin netralis TNI dalam Pemilu 2024,” tegasnya.