Secara resmi, DPR memberikan persetujuan terhadap Jenderal Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa purna bhakti. Secara bulat seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir serempak memberi persetujuan atas pemberhentian Jenderal Andika Perkasa dan penetapan pengangkatan Yudo Margono menjadi Panglima TNI.
“Apakah laporan Komisi I atas hasil uji kelayakan calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk penetapan pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dapat disetujui?” ujar Ketua DPR Puan Maharani saat pemimpin rapat paripurna di komplek Gedung Parlemen, Selasa (13/12/2022).
Puan mengatakan setelah penetapan pengangkatan, tahap berikutnya Yudo menanti pelantikan oleh presiden di istana merdeka. Tapi, sejumlah pekerjaan rumah TNI di tiga matra amat banyak. Dia berharap TNI di bawah kepemimpinan Yudo Margono menjadikan tentara di tiga matra menjadi lebih solid, berintegritas, dan menyatu dengan rakyat, serta dapat bersinergi dengan Polri dalam melaksanakan tugasnya mengayomi masyarakat.
Baca Juga:
- Pesan Legislator terhadap Panglima TNI Baru Jelang Tahun Politik
- KontraS: 8 Pekerjaan Rumah Ini Perlu Dituntaskan Panglima TNI Baru
- Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI
Menanggapi banyaknya harapan publik, Laksamana Yudo Margono mengaku bakal melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan Jenderal Andika Perkasa saat memimpin TNI. Menurutnya, sebagai pucuk pimpinan di TNI nantinya setelah dilantik bakal menjalankan kewajibannya sesuai kehendak rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Ada 4 hal yang menjadi prioritas yang bakal dilakukan di masa kepemimpinanya satu tahun ke depan. Pertama, akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam setiap penugasan dengan dilandasi profesionalisme dan jiwa yang tangguh. Menurutnya, mengembangkan kemampuan dan kompetensi SDM TNI menjadi hal utama. Karenanya, menjadikan SDM yang profesional di tubuh TNI menjadi keharusan.
“Tanpa itu semua akan sulit diwujudkan. Dengan SDM yang profesional, kita akan melanjutkan tugas-tugas tadi,” ujarnya.
.jpg "Hukumonline.com")
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai rapat paripurna.
Kedua, meningkatkan kesiapan operasional yang lebih cepat menjadi prioritasnya. Mulai dari sektor personil tentara, maupun alat utama sistem senjata (Alutista). Langkah tersebut menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, bakal melaksanakan dan memperkuat fungsi dan tugas implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgabwilhan).
Menurutnya, Kopgabwilhan merupakan langkah efektif komando pengendalian (Kodal) dalam melaksanakan tugas. Sebab, sedianya sudah dibagi-bagi tugas dan akan diberdayakan dalam mengendalikan operasi dan latihan-latihan militer. Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi di tubuh TNI. Menurutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan mesti clean governance.
“Tentunya dengan reformasi birokrasi ini, kita akan menuju kelembagaan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Kemudian soal daerah-daerah yang tingkat kerawanannya tinggi di perbatasan laut, darat mulai Natuna, Papua hingga Aceh bakal dievaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan. Bila hasil evaluasi positif, bakal dilanjutkan. Sebaliknya bila kurang, bakal dilengkapi dengan berbagai instrumen.
Sementara memasuki hajatan besar pesta demokrasi, Yudo pun menjamin para personil TNI bakal menjaga netralitasnya di Pemilu 2024. Sebab, TNI memiliki tugas yang tidak diperbolehkan memasuki ranah politik. “Soal netralitas, itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi, saya akan menjamin netralis TNI dalam Pemilu 2024,” tegasnya.