Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan bahwa ekonomi digital semakin masif penggunaannya memerlukan regulasi yang tepat dalam mengatur agar dapat menyeimbangkan antara perkembangan teknologi serta mengantisipasi berbagai risiko tersebut.
"Tantangan terbesar adalah striking the right balance. Bagaimana cara menyeimbangkan antara memanfaatkan inovasi digital dan mitigasi risiko. Ini perlu respons hati-hati dalam regulasi agar tidak terlalu ketat. Memang dibutuhkan regulasi yang mendukung inovasi tapi ada risiko. Kami di sektor keuangan harus lihat risiko," katanya.
Dia menjelaskan berbagai risiko dalam ekonomi tersebut berdampak besar sehingga mengganggu perekonomian nasional. Misalnya, perkembangan transaksi belanja online atau e-commerce yang dapat meningkatkan impor. Selain itu, kemunculan perbankan ilegal atau shadow banking yang berisiko terjadinya krisis keuangan.
Erwin menambahkan pihaknya sedang menyiapkan penyederhanaan regulasi berkaitan ekonomi digital. Setidaknya, terdapat 135 aturan berbeda yang akan disederhanakan.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, mengatakan perkembangan ekonomi digital yang sangat signifikan turut membantu perekonomian nasional saat pandemi Covid-19.
Dia menyampaikan pihaknya juga sedang menyiapkan rencana strategis mengenai penerapan ekonomi digital ke depannya. Menurutnya, penerapan ekonomi digital harus melibatkan berbagai pihak. "Tahun depan kami bersama seluruh stakeholder untuk ikut pembahasan ini untuk transofrmasi dan akselereasi digital, membenahi kebijakan tumpang tindih dan literasi digital yang rendah dan masih belum optimal," jelas Rudy.
Untuk diketahui, pada momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2021, Kamis (20/5) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Literasi Digital Nasional. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital.
Presiden mengatakan keberadaan koneksi digital harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas. Perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.