Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan dukungan bagi kebijakan transformasi ekonomi digital, terlebih dalam masa pandemi di mana telah terjadi perubahan kebiasaan masyarakat dari yang tadinya lebih banyak dilakukan secara fisik menjadi virtual. Perusahaan rintisan (start-up) yang bergerak di bidang teknologi diharapkan menjadi salah satu penyokong dalam menyukseskan transformasi tersebut.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa situasi pandemi ini sebaiknya dijadikan momentum mempercepat transformasi digital. "Target Indonesia di 2045 salah satunya adalah lolos dari middle income trap. Dengan rata-rata PDB harus di atas US$10 ribu bisa dibilang lolos middle income trap,” ujarnya, Senin (24/5).
Airlangga meneruskan, untuk dapat meloloskan diri dari jebakan pendapatan kelas menengah itu perlu didorong pertumbuhan ekonomi secara spasial. Selain itu juga dapat dilakukan inklusi finansial dan sistem pembayaran digital.
"Keberhasilan inklusi keuangan itu perlu komunitas, termasuk perusahaan teknologi (finansial), dan ini perlu didorong (dari sisi komunitas)," paparnya. (Baca Juga: Makin Marak, Ini Tips Antisipasi Kehilangan Saldo Bank Secara Tiba-tiba)
Komunitas digital berisi talenta-talenta digital yang merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan transformasi digital. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan atau 600 ribu orang per tahun.
Untuk pengembangan kompetensi SDM digital, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital. Melalui gerakan ini diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif.
Maka itu, perusahaan yang bergerak di bidang digital diharapkan dapat terus membantu upaya pengembangan ekonomi digital di Indonesia, antara lain dengan: (1) Mendorong peningkatan akses ke teknologi digital, (2) Mengembangkan keterampilan/literasi digital dan meningkatkan ketersediaan talenta digital, (3) Memfasilitasi peningkatan kualitas layanan digital, dan (4) Memperluas kesempatan bagi para pekerja informal dalam meningkatkan pendapatan mereka.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan bahwa ekonomi digital semakin masif penggunaannya memerlukan regulasi yang tepat dalam mengatur agar dapat menyeimbangkan antara perkembangan teknologi serta mengantisipasi berbagai risiko tersebut.
"Tantangan terbesar adalah striking the right balance. Bagaimana cara menyeimbangkan antara memanfaatkan inovasi digital dan mitigasi risiko. Ini perlu respons hati-hati dalam regulasi agar tidak terlalu ketat. Memang dibutuhkan regulasi yang mendukung inovasi tapi ada risiko. Kami di sektor keuangan harus lihat risiko," katanya.
Dia menjelaskan berbagai risiko dalam ekonomi tersebut berdampak besar sehingga mengganggu perekonomian nasional. Misalnya, perkembangan transaksi belanja online atau e-commerce yang dapat meningkatkan impor. Selain itu, kemunculan perbankan ilegal atau shadow banking yang berisiko terjadinya krisis keuangan.
Erwin menambahkan pihaknya sedang menyiapkan penyederhanaan regulasi berkaitan ekonomi digital. Setidaknya, terdapat 135 aturan berbeda yang akan disederhanakan.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, mengatakan perkembangan ekonomi digital yang sangat signifikan turut membantu perekonomian nasional saat pandemi Covid-19.
Dia menyampaikan pihaknya juga sedang menyiapkan rencana strategis mengenai penerapan ekonomi digital ke depannya. Menurutnya, penerapan ekonomi digital harus melibatkan berbagai pihak. "Tahun depan kami bersama seluruh stakeholder untuk ikut pembahasan ini untuk transofrmasi dan akselereasi digital, membenahi kebijakan tumpang tindih dan literasi digital yang rendah dan masih belum optimal," jelas Rudy.
Untuk diketahui, pada momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2021, Kamis (20/5) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Literasi Digital Nasional. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital.
Presiden mengatakan keberadaan koneksi digital harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas. Perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.