Menurut Mahkamah, tenggat waktu lima tahun dinilai patut dan layak. "Karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilu," jelas Hamdan lagi.
Selain itu, Mahkamah juga merombak habis keikutsertaan utusan partai politik dan pemerintah dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diatur Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e. Keanggotaaan DKPP juga 'disterilkan' dari parpol dan pemerintah.
Komposisi DKPP, setelah Mahkamah membatalkan dan menafsirkan Pasal 109 ayat (4) itu, berubah menjadi satu orang unsur KPU, satu orang unsur Bawaslu, dan lima orang tokoh masyarakat.
Kuasa hukum pemohon Wahyudi Djafar menyambut baik putusan ini. Ia mengatakan putusan ini sudah sesuai dengan harapan pemohon yang ingin membersihkan KPU dan dewan kehormatannya dari para 'orang' parpol. "KPU harus bersih dari parpol," ujarnya usai sidang.
Saat ini, pendaftaran calon anggota KPU masih berlangsung oleh panitia seleksi. "Saya dengar belum ada 'orang' parpol yang mendaftar. Mungkin mereka menunggu putusan ini," pungkasnya sambil tersenyum.