Dalam hal ini bank harus benar-benar secara cermat melakukan due diligence untuk mengetahui potensi usaha, risiko dan liability yang melekat pada GI sehingga dapat menentukan valuasi yang tepat disamping menentukan nilai konversi yang tepat. Pertimbangan lain yang perlu diperhitungkan adalah jika seluruh kreditor (bank) memilih opsi konversi maka kepemilikan negara dalam GI akan menyusut secara drastis bahkan ada kemungkinan dalam jangka panjang hapusnya status BUMN pada GI karena negara sudah tidak menjadi pemegang saham pengendali. Kemungkinan ini terjadi jika asumsinya seluruh bank kreditor GI melakukan opsi penyertaan modal.
Dalam proses restrukturisasi yang saat ini sedang dilakukan perlu dipertimbangkan arah pemerintah terhadap kepemilikan maskapai GI, jika pemerintah masih memandang GI sebagai BUMN strategis dan akan mengelola maskapai GI sebagai BUMN maka sebaiknya opsi penyertaan modal dibatasi dan diprioritaskan pada hutang jangka pendek yang sudah atau segera akan jatuh tempo. Sebaliknya jika pemerintah memandang GI sebagai BUMN sulit untuk diselamatkan maka sebagai momentum ini dipergunakan untuk memperkecil porsi kepemilikan pemerintah pada maskapai GI.
Put And Call Agreement
Dalam kondisi saat ini sebaiknya opsi penyertaan modal pada GI dibatasi pada hutang jangka pendek yang sudah atau segera akan jatuh tempo sambil melihat peluang bisnis dan kondisi operasional GI dalam beberapa tahun mendatang. Setidaknya dalam beberapa tahun ini negara masih menjadi pemegang saham pengendali GI. Perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan opsi penyertaan modal pada GI harus dibarengi dengan perjanjian put and call agreement sebagai opsi untuk membeli kembali atau menambah kepemilikan yang akan dialihkan.
Stiglitz (2014), menjelaskan perjanjian put and call agreement dianggap sebagai jalan tengah dalam situasi ketidakpastian. Opsi put dan call menunjukkan bahwa kepemilikan yang akan dilepaskan pada investor dapat ditambah maupun dikurangi, hal ini menjadi strategis karena pemerintah tidak harus kehilangan kepemilikan dalam jumlah besar dan sekaligus namun pemerintah memiliki waktu untuk menentukan langkah strategis terhadap maskapai GI ini sendiri. Tentu saja dalam hal ini put and call dibatasi jangka waktu dan harga pada masing masing opsi (put dan call), mengingat jika pemerintah membeli kembali kepemilikan pada bank tentu perlu dirumuskan harga yang berbeda dengan jika bank atau investor membeli kepemilikan pada pemerintah.
Jika nantinya dipilih opsi penyertaan modal maka sebagai perjanjian ikutan harus dibuat put and call agreement untuk menjaga posisi pemerintah sebagai pemegang saham pengendali GI. Jika kondisi GI membaik dan GI dalam beberapa tahun menjadi BUMN yang menguntungkan maka pemerintah dapat membeli kembali sahamnya sebaliknya pemerintah juga memiliki opsi untuk menambah saham yang akan dijual jika kondisi GI tidak menguntungkan.
Sebaliknya dalam hal ini bank sebagai kreditor juga perlu mempertimbangkan besaran opsi penyertaan modal dan exit bagi bank dalam hal ada atau tiadanya investor yang akan membeli kembali saham GI. Perlu dihindari oleh bank bahwa opsi penyertaan modal ini hanyalah opsi untuk menunda kredit bermasalah GI (non performing loan) yang tentu berdampak pada likuiditas perbankan dan penyediaan tambahan dana talangan akibat kredit bermasalah untuk menjaga kecukupan modal (capital adequacy ratio), namun pada akhirnya opsi penyertaan modal ini tetap akan membawa kerugian pada bank sebagai kreditor.
*)Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn. adalah Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya.
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution. |