Ia mengatakan, salah satu bentuk awal penerapan dari konsep ini adalah penilaian kecukupan modal bagi bank atau perusahaan asuransi dengan menggunakan risk based capital. Menurutnya, saat ini pengawasan IKNB di Indonesia sedang berada pada masa transisi dari pengawasan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau compliance based supervision ke penerapan risk based supervision.
“Tentu saja tingkatan transisi tersebut berbeda-beda untuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun,” ujar Firdaus.
Selama ini, lanjut Firdaus, pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui analisis dan pemeriksaan meliputi aspek kesehatan keuangan dan kegiatan usaha. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam pengawasan adalah kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi tingkat solvabilitas dan modal minimum berbasis risiko.
“Dalam hal terdapat perusahaan yang tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas dan modal minimum tersebut, pengawas akan meminta perusahaan untuk melakukan upaya-upaya penyehatan,” ujar Firdaus.
Selain asuransi, sektor lain yang juga telah menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko adalah perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. Menurut Firdaus, pengawas di sektor dana pensiun selangkah lebih maju ketimbang pengawas lain. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2008 lalu Bapepam-LK telah menerbitkan peraturan Nomor Per-04/BL/2008 tentang Pengawasan Dana Pensiun Berbasis Risiko.
Peraturan tersebut memperkenalkan sistem pemeringkatan risiko atau speris dan sistem pengawasan berbasis risiko atau sanberris. Menurut Firdaus, speris merupakan alat untuk mengukur tingkat risiko dana pensiun. Sedangkan sanberris adalah pedoman umum dalam menentukan strategi pengawasan.
“Dengan menggunakan sistem pengawasan tersebut, OJK telah memetakan dana pensiun berdasarkan tingkat risiko masing-masing,” katanya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor menyambut baik konsep ini. Apalagi jika terdapat perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan lain akan mempermudah pengawasan terintegrasi tersebut. “Ada kebutuhan pengawasan itu di OJK untuk melihat suatu risiko bersama atau suatu kelompok usaha financial,” katanya.
Ia mengatakan, jika pengawasan berbeda-beda satu perusahaan dengan perusahaan lain dikhawatirkan permasalahan yang dialami satu perusahaan bisa merembet ke perusahaan lain. Menurut Julian, dengan adanya sistem pengawasan yang sama memudahkan untuk membuat paramater yang sama.
“Sistem yang sama pada akhirnya memudahkan pengawasan risiko bersamanya satu kelompok usaha finansial itu, dan ini yang menjadi concern buat OJK,” tutup Julian.