Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap layanan keuangan yang ada, OJK telah meluncurkan program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan yang inklusif (Laku Pandai). Namun, Muliaman tak menampik sulitnya mengimplementasikan program tersebut di masyarakat pedesaan.
Menurutnya, kendala infrastruktur yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program ini. Meskipun begitu, keikutsertaan bank-bank dalam mendukung progam ini terus mengalami peningkatan. “Kami ingin meneruskan program Laku Pandai lebih luas lagi ke berbagai macam pulau dan daerah-daerah terpencil dan pulau terluar, termasuk juga daerah perbatasan. Sehingga layanan keuangan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Djafar menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, kerjasama ini akan segera ditindaklanjuti oleh para Eselon I di kementerian melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama OJK. “Tujuan kerjasama ini selaras dengan tujuan Kemendesa yaitu untuk memajukan desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, OJK juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Perjanjian Kerjasama (PJK) yang merupakan kelanjutan dari MOU yang telah disepakati sebelumnya. Kerjasama tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program Laku Pandai dengan memanfaatkan industri telekomunikasi.
“Ke depan bagaimana sebenarnya memanfaatkan industri telekomunikasi untuk kepentingan Laku Pandai, program pemerintah, program OJK juga tentunya, program semua kalangan perbankan bagaimana bisa melayani unbank people untuk bisa akses kepada layanan-layanan perbankan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.