Selain itu, peran OJK dalam penegekan hukum lainnya adalah melayani pengaduan konsumen, meminta bank atau industri jasa keuangan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau sengketa. Lalu, memberikan sanksi administratif bagi industri yang melanggar ketentuan, menjadi pelapor tindak pidana, menjadi saksi dalam kasus pidana serta memberikan keterangan ahli.
"Sebaiknya penegakan hukum oleh OJK didahulukan penyelesaian dengan ADR atau out of court settlement. Karena kalau lewat aparat penegak hukum belum tentu menjadi lebih baik," tutur Yunus.
Salah satu sengketa yang tengah terjadi dialami oleh PT Elnusa. Menurut Commercial and Strategic PT Elnusa Imansyah Sjamsoeddin, deposito PT Elnusa di Bank Mega Rp111 miliar telah dicairkan oleh pihak yang tak berwenang sejak dua tahun lalu. Segala cara telah ditempuhnya, mulai dari mendatangi Bank Mega hingga ke ranah perdata.
Namun hingga kini belum ada tanda-tanda uang PT Elnusa akan kembali. Alasannya lantaran belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ia berharap, dengan adanya OJK perlindungan terhadap nasabah bisa dikedepankan. "Sehingga ke depan perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar perbankan bisa mendapatkan kepercayaan dan orang tidak ragu menaruh uangnya di perbankan," ujar Imansyah.
Terkait hal ini, Tituk mengatakan bahwa pengawasan di sektor perbankan baru bisa dilakukan oleh OJK pada awal tahun depan. Hingga kini, pengawasan perbankan masih di bawah Bank Indonesia (BI).