Salah satu hal yang paling penting dalam membangun governance yang baik, lanjut Chairul, adalah memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus, baik dari sisi pengetahuan maupun moral. “SDM adalah hal yang paling utama, karena jasa keuangan juga alat untuk memajukan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menambahkan, salah satu syarat sistem pengawasan dapat berjalan efektif adalah kuat, sehat, efisien dan dipercayanya lembaga tersebut. Bukan hanya itu, di internal OJK juga harus kompak.
Menurutnya, internal yang kompak penting lantaran komisioner OJK terdiri dari sejumlah orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tercermin dari beragamnya sistem kerja, regulasi dan sistem penilaian pada lingkungan kerja masing-masing komisioner sebelum menjadi pejabat di OJK.
“Perbedaan sistem kerja, regulasi, sistem penilaian dan lingkungan kerja terdahulu harusnya tidak ada lagi di OJK,” kata Mardiasmo.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja mengatakan, masalah yang dilakukan oleh anak buah juga merupakan bagian dari kegagalan pimpinan. Maka dari itu, integritas harus tertanam bukan hanya di level atas saja, melainkan ke seluruh jajaran yang ada.
“Kami semua masuk KPK sejak pimpinan sampai level paling bawah, menjunjung tinggi integritas. Disiplin sangat dijunjung tinggi,” katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad yakin, dengan dijalankannya prinsip governance yang baik bukan hanya memperkuat pengelolaan aset di industri keuangan saja, melainkan juga melindungi kepentingan konsumen. Bahkan, sejumlah isu seperti korupsi diyakini tak akan terjadi jika good governance dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau governancenya baik, beberapa isu yang terkait korupsi kemudian penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya itu tidak terjadi lagi,” pungkasnya.