Didaftarkan pertengahan bulan lalu, permohonan pengujian Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat akhirnya mulai disidangkan. Kamis (19/3), sebagaimana diwartakan laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK), dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, para pemohon memaparkan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan mereka.
Salah seorang pemohon, Ikhwan Fahrojih mengatakan saat ini terdapat dua organisasi advokat yang mengaku sebagai wadah tunggal yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Padahal, UU Advokat mengamanatkan organisasi advokat itu hanya satu.
“Terjadinya perpecahan di antara dua organisasi tersebut adalah karena ketidakpuasan dari sebagian anggota profesi advokat atas proses pemilihan pengurus pusat PERADI yang dilaksanakan tanpa proses yang terbuka dan demokratis, dengan memberikan hak suara yang sama bagi setiap anggota profesi advokat dalam memilih pengurus pusat PERADI,” jelasnya.
Menurut Ikhwan, jika ketika di awal periode PERADI lahir dibidani oleh delapan organisasi advokat pendiri, hal itu masih dapat dimaklumi. Pasalnya, tenggat waktu yang ditetapkan UU Advokat memang cukup mepet yakni dua tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut. Dengan mekanisme pemilihan ketua umum yang berlaku sekarang, Ikhwan merasa haknya sebagai anggota telah diabaikan oleh PERADI.
“Namun seharusnya tidak terjadi untuk proses pemilihan pengurus PERADI untuk periode selanjutnya, dimana telah tersedia banyak waktu untuk mempersiapakan proses pemilihan one man one vote,” papar Ikhwan.
Pasal 28 ayat (1) UU Advokat berbunyi, “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.”
Pasal 28 ayat (2) UU Advokat berbunyi, “Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.”