Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai modus menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai sanksi. Hal ini perlu kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 memiliki masalah konstitusionalitas. Masalah konstitusional yang dimaksud baik mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum.
Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitusionalitas. Sebab, tindakan tersebut memicu kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan.
“Karena itu, lebih jauh apabila hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 beralasan menurut hukum,” tutur Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.
Terkait Pasal 122 huruf I yang memberi kewenangan kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, Palguna menjelaskan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR.
Karena itu, penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. “Penambahan tugas MKD ini dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR,” lanjutnya.
Mahkamah juga menilai terjadi pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf l UU MD3 yang justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma UU MD3, khusus materi muatan terkait MKD, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. “Karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan para Pemohon sebagaimana diurai dalam permohonan, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf l UU MD3 beralasan menurut hukum,” terang Palguna. (Baca Juga: Ahli Sebut Kewenangan MKD Langgar Konstitusi)
Hakim Konstitusi Saldi Isra melanjutkan Pasal 245 ayat (1) mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden setelah mendapat pertimbangan MKD, MKD tidak relevan dan tidak tepat dilibatkan dalam pemberian persetujuan tertulis dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan. Sebab, MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan.