Terhadap hal tersebut, Mahkamah menjelaskan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama. Namun karena petitum yang tidak sama dengan beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo, berdampak pada amar putusan yang tidak sama, sehingga yang berlaku adalah putusan yang terbaru.
“Artinya, putusan a quo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori,” ujarnya.
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Mahkamah menegaskan norma Pasal 169 huruf q UU 17/2017 menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Karena itu, norma ketentuan itu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan. Pemaknaan MK itu tak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan pemohon dinilai beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Ketua MK Anwar Usman membacakan konklusi putusan meliputi Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; dan permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” begitu kutipan amar putusan perkara No.90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A yang berstatus sebagai mahasiswa.
Amar putusan itu mengubah Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Putusan itu diwarna alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion). Alasan berbeda disampaikan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh. Sementara pendapat berbeda diberikan 4 hakim konstitusi yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.