Sebagai Holding BUMN sejumlah perusahaan tambang, menurut Reda, langkah MIND ID perlu mendapat dukungan. Lagipula, memberikan penguatan maupun pemahaman seluruh insan di MIND ID dengan cara menggelar seminar atau diskusi seputar hukum pertambangan sebagai upaya agar tidak terjatuh dalam tindak pidana korupsi.
Selain itu, penting pula memetakan titik rawan terjadinya celah tindak pidana korupsi di berbagai sektor pertambangan. Tak kalah penting, acara yang digelar MIND ID memberikan edukasi agar perusahaan-perusahaan tambang yang bernaung di BUMN meningkatkan kepatuhannya terhadap berbagai peraturan perundangan.
“Kita mendukung upaya-upaya edukasi pemahaman pencegahan korupsi di lingkungan kerja. Apalagi sektor pertambangan merupakan sektor yang amat strategis. Tapi upaya pencegahan korupsi pun juga harus diperkuat,” imbuhnya.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) itu mengingatkan agar setiap insan di perusahaan pertambangan maupun sektor lainnya menghindari terjadinya praktik korupsi ataupun kecurangan dalam menjalankan usaha. Menurutnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan tak saja perusahaan sebagai entitas bisnis, tapi setiap personel di BUMN.