Sebagai Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan, MIND ID terus berinovasi dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan industri sektor pertambangan yang berlaku. Karenanya MIND ID bakal menggelar serangkaian acara bagi seluruh anggota perusahaannya di Bali, pada 7-9 Agustus 2024 mendatang.
Kepala Divisi Corporate Legal MIND ID, Perdana Saputro mengatakan, sebagai induk BUMN di sektor pertambangan, tentunya MIND ID bersama seluruh anggota perusahaan yang bernaung berkomitmen membangun negara dengan menghindari potensi tindak pidana korupsi. Baginya kepatuhan seluruh insan dalam menjalankan usaha BUMN di sektor pertambangan menjadi keharusan.
“Iya kita berkomitmen bersama untuk melakukan upaya berkesinambungan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,” ujarnya melalui keterangannya, Senin (5/8/2024).
Dia menuturkan, MIND ID secara konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan berupa ‘MIND ID Group Legal Consolidation 2024’ untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh anggota perusahaan. Acara kali ini bertemakan ‘Peningkatan Pemahaman dan Kapabilitas dalam Deteksi & Pencegahan Dini Korupsi di Lingkungan Grup MIND ID’.
Acara tersebut juga bakal terdapat sejumlah rangkaian acara lainnya seperti seminar selama dua hari, MIND ID Legal Awards 2024, dan kegiatan Peduli Lingkungan melalui penanaman mangrove, pelepasan tukik penyu, serta kegiatan bersih pantai. Khusus pelaksanaan MIND ID Group Legal Awards 2024 bertujuan untuk mengakui dan menghargai kontribusi staff tim legal di anggota perusahaan MIND ID.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Prof Reda Mantovani menilai, kegiatan bertajuk ‘Peningkatan Pemahaman dan Kapabilitas dalam Deteksi & Pencegahan Dini Korupsi di Lingkungan Grup MIND ID’ amatlah positif. Apalagi MIND ID sebagai holding BUMN untuk sektor pertambangan Indonesia berkepentingan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di sektor pertambangan yang sehat dan terhindar dari persoalan hukum.
“Kegiatan tersebut sangat positif dalam menjaga keberlanjutan usaha perusahaan-perusahaan BUMN di sektor pertambangan,” ujarnya saat berbincang dengan Hukumonline.
Sebagai Holding BUMN sejumlah perusahaan tambang, menurut Reda, langkah MIND ID perlu mendapat dukungan. Lagipula, memberikan penguatan maupun pemahaman seluruh insan di MIND ID dengan cara menggelar seminar atau diskusi seputar hukum pertambangan sebagai upaya agar tidak terjatuh dalam tindak pidana korupsi.
Selain itu, penting pula memetakan titik rawan terjadinya celah tindak pidana korupsi di berbagai sektor pertambangan. Tak kalah penting, acara yang digelar MIND ID memberikan edukasi agar perusahaan-perusahaan tambang yang bernaung di BUMN meningkatkan kepatuhannya terhadap berbagai peraturan perundangan.
“Kita mendukung upaya-upaya edukasi pemahaman pencegahan korupsi di lingkungan kerja. Apalagi sektor pertambangan merupakan sektor yang amat strategis. Tapi upaya pencegahan korupsi pun juga harus diperkuat,” imbuhnya.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) itu mengingatkan agar setiap insan di perusahaan pertambangan maupun sektor lainnya menghindari terjadinya praktik korupsi ataupun kecurangan dalam menjalankan usaha. Menurutnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan tak saja perusahaan sebagai entitas bisnis, tapi setiap personel di BUMN.