Menteri Wiranto: Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Perkara HAM

Penyelesaian 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk kasus Biak Numfor 1998 dan peristiwa Paniai 2014 merupakan suatu amanat yang harus dituntaskan.

Wiranto menuturkan pemerintah bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, namun itu membutuhkan proses yang cukup lama karena berkaitan dengan pengumpulan bukti."Pemerintah sungguh-sungguh. Terus-menerus kita mencoba menyelesaikan itu, tetapi tidak semudah itu karena ini melibatkan kehadiran Komnas HAM, menyangkut saksi, bukti, kan terjadinya rata-rata sudah jauh-jauh tahun 90an sekian, awal-awal 2000," ujarnya.Wiranto mengatakan pemerintah tentu akan menyampaikan kepada masyarakat terkait perkembangan penyelesaian dugaan pelangaran HAM tersebut."Sebentar lagi akan kita jelaskan kok apa yang sudah diselesaikan, mana yang masuk pelanggaran HAM berat. Kemudian kira-kira penyelesaian seperti apa, supaya tidak ada prasangka buruklah bahwa pemerintah seakan-akan membiarkan, mengacuhkan itu," tuturnya.Wiranto mengatakan pemerintah tentu tidak ingin berada dalan proses yang lama untuk menangani kasus pelanggaran HAM. "Itu kan perlu bukti-bukti dan mencari bukti pun hambatan. Tapi intinya kita pedulikan betul serius mengenai itu. Tentu ada prosesnya," ujarnya.Terkait dengan kritikan beberapa negara terhadap catatan HAM di Papua di sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa, Menko Polhukam Wiranto menuturkan bangsa Indonesia harus percaya pada diri sendiri bahwa pemerintah Indonesia mengupayakan yang terbaik bagi kemajuan Papua dan seluruh daerah di wilayah Indonesia."Tidak semua yang disampaikan oleh pihak luar negeri itu benar adanya. Apa muatannya?," ujarnya.Dia mengatakan pemerintah juga memberikan perhatian penuh untuk pembangunan Papua dan sekitarnya sebagaimana pemerintah juga membangun wilayah lainnya di seluruh Indonesia."Kami kan percaya pada diri sendiri bahwa kami melakukan yang terbaik untuk membangun Papua sebagaimana wilayah yang lain baik dari sisi ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur bahkan kunjungan pejabat ke Papua pun dapat diukur sekarang lebih sering," jelasnya.