Menghentikan eksploitasi seksual anak di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia perlu tindakan kolektif. Pendekatan bersama oleh pemerintah, industri, dan masyarakat luas harus dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam pembukaan ASEAN Conference on the Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation.
“Penyalahgunaan penyedia layanan keuangan dalam eksploitasi seksual anak merupakan konsep penting yang memerlukan tindakan kolektif kita. Konferensi ini berfungsi sebagai platform bagi para pemangku kepentingan di berbagai sektor untuk mendapatkan wawasan guna menciptakan solusi strategis bersama,” ujar Bintang Puspayoga dalam sambutan kunci yang ia sampaikan, Rabu (7/8/2024).
Baca juga:
- Perundungan Siswa di Serpong, KPAI Minta Proses Hukum Berjalan Sesuai UU Perlindungan Anak
- RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Diboyong ke Paripurna
Konferensi yang diinisiasi ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) bersama Kementerian PPPA, ECPAT Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), serta Down to Zero mendapat apresiasi Bintang sebagai Menteri PPPA. Ia meyakini acara ini dapat menjadi wadah berharga dalam mengkaji solusi atas masalah yang dihadapi bersama.
Khusus bagi industri keuangan, konferensi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan layanan. Harapannya, para penyedia layanan keuangan bisa turun tangan dalam menjegal pengoperasian alat dan layanan mereka yang disalahgunakan untuk mengeksploitasi anak-anak.
“Sangat penting bagi kita untuk mengintensifkan upaya kerja sama untuk mencegah aktivitas yang mencurigakan dan menjaga sistem keuangan kita agar tidak memfasilitasi kejahatan kejam ini. Dan yakinlah bahwa konferensi ini akan menjadi wadah diskusi yang sangat berharga guna mencari solusi dan strategi untuk melindungi anak-anak kita,” ungkap Bintang.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar menuturkan sejauh ini Indonesia telah membentuk sejumlah satuan tugas untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Salah satunya bagi anak-anak korban eksploitasi seksual.