“Pada akhirnya, bisa dibilang hampir semua ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan sentencing guidelines.”
Disamping itu, pelaksanaannya di AS terdapat faktor dimana hakim kebanyakan akan menerima plea bargain atas rekomendasi penuntut umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesediaan terdakwa yang sudah berhasil dibujuk oleh penuntut umum agar bersikap kooperatif. Untuk menjaga itu, hakim akan mengabulkan plea bargain tersebut. Agar ke depannya terdakwa di pengadilan tetap mau bersikap kooperatif mengakui kejahatannya.
Tapi yang paling krusial, kata dia, kewajiban hakim memberitahukan hak yang dilepaskan; lamanya pidana yang mungkin dikenakan; menanyakan apakah diberikan secara sukarela; dan kewenangan untuk menolak pengakuan apabila ada keraguan terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. “Tiga poin ini esensi paling dasar dalam praktik plea bargain,” lanjutnya.
Ichsan menjelaskan setidaknya terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan hakim. Pertama, knowingly atau terdakwa harus mengetahui secara sadar konsekuensi langsung (direct consequence) terhadap dirinya, hak-hak yang dia lepaskan seperti pengajuan banding, dan lain-lain. Kedua, kesukarelaan terdakwa, tidak ada pemaksaan sama sekali dalam memberikan pengakuannya. Ketiga, kebenaran dari pengakuan bersalah yang terdakwa sampaikan.
"Pada kasus Missouri v. Frye, secara eksplisit bilang bahwa sistem mereka sudah bukan lagi sistem peradilan, tapi sistem plea bargaining, kenapa? Karena 95% perkara lewat situ (plea bargain, red).
Kalau misalnya tidak ada plea bargaining dan dia tidak mengatur dengan serius, sistemnya pasti collapse. Pasalnya, pengadilan tidak akan bisa menampung jumlah perkara jika melalui mekanisme sidang biasa dengan mengundang jury dan lain sebagainya. Hal tersebut hanya akan membengkakan biaya yang sangat besar dan peradilan pasti tidak akan mampu dengan pelimpahan beban perkara yang menumpuk.
Untuk itu, AS membuat mekanisme dan system plea bargain yang sangat rigid, hingga sampai sekarang terus berkembang dan menuai kritik di berbagai pihak. “Poin yang bisa diambil dan harus diperhatikan Indonesia dari perbandingan ini adalah dalam mendesain jalur khusus harus ada safeguards yang memadai. Seperti dalam hal, hak atas bantuan hukum, insentif, prosedur, dan standar yang jelas untuk menilai aspek-aspek dalam plea bargaining,” tutupnya.
Untuk diketahui, dalam naskah akademik RKUHAP disebutkan ada mekanisme plea bargaining yang diberi judul jalur khusus dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam Pasal 199 RKUHAP disebutkan konsep mekanisme plea bargaining ini ketika Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dimana ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 tahun penjara dan terdakwa mengakui segala kesalahannya, maka Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Lalu, Hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-haknya dan memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan serta menanyakan apakah pengakuannya diberikan secara sukarela. Hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa jika Hakim ragu terhadap kebenaran pengakuannya.