Bencana longsor di Wasior, Kabupaten Teluk Wondana, Papua Barat bukan disebabkan aktivitas illegal logging. Kawasan Wasior adalah cagar alam dan tidak ada aktivitas penebangan hutan, termasuk untuk hutan produksi di wilayah tersebut. Bahkan, tidak ada Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang diberikan unutk kawasan cagar alam Wasior. Penyebab utamanya selain curah hujan tinggi, tata ruang kawasan tersebut tidak baik.
Demikian pendapat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. “Menurut ilmu kehutanan, tata ruang di sini kurang tepat,” sergah Zulkifli kepada wartawan usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Senin (11/10).
Zulkifli mengatakan kawasan Wasior sebenarnya memang rawan sebab berada di kaki bukit curam. Selama ini, warga berada di wilayah landai kaki bukit yang memiliki hutan produksi.
Namun karena perkembangan penduduk, permukiman warga mulai merambah ke atas perbukitan. Curah hujan yang tinggi beberapa waktu belakangan menambah kerawanan longsor hingga terjadinya bencana beberapa waktu lalu. ”Memang kawasan ini seharusnya tidak boleh dijadikan kota yang dipenuhi banyak orang, karena wilayahnya curam,” lanjut Zulkifli.
Zulfkifli meminta Pemerintah Daerah Papua Barat mengelola dengan baik kawasan Wasior. Sebab, sebagai kawasan cagar alam, seharusnya Wasior tidak boleh dirambah untuk alasan apapun. “Apalagi untuk permukiman warga. Jadi harusnya tata ruang mengikuti kaidah lingkungan dengan benar, ikuti aturan kawasan hutan produksi dan cagar alam,” tandasnya.
Seperti diberitakan, kawasan Wasior diterjang air bah Senin (4/10) lalu. Akibatnya, seluruh infrastruktur termasuk lapangan udara mengalami kerusakan. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, korban meninggal sebanyak 147 orang, luka berat 186 orang, luka ringan 535 orang, korban hilang 103 orang.
Sementara itu, pengungsi tercatat sebanyak 4.375 orang. Mereka ditempatkan di Nabire, Manokwari, dan Teluk Wondama. Zulkifli menjelaskan pemerintah saat ini sedang menghitung total kerugian dan mengkaji upaya rekonstruksi kawasan. “Hitungannya ada di Kemenko Kesejahteraan Rakyat,” ujarnya.