Memang pada awal 2022 DPR telah memulai pembahasan awal RUU Hukum Acara Perdata, namun Aria menyampaikan hingga studi tersebut dirampungkan materi muatan yang diajukan masih banyak perlu penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi di lapangan untuk menyesuaikan dengan berbagai inisiatif Mahkamah Agung dalam mendorong Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Peradilan Sederhana, dan Pengadilan Elektronik.
Sementara itu amandemen UU Kepailitan dan UU Jaminan Fidusia, meskipun sudah mulai digulirkan penulisan naskah akademiknya, namun belum ada kejelasan kapan akan diajukan ke DPR, terakhir promovendus menghadiri rapat Panitia Antar Kementerian RUU Kepailitan Jumat lalu yang masih membahas tentang apakah PKPU masih boleh dibuka bagi Kreditor.
Kesimpulan Disertasi
Dalam kesimpulan penelitiannya, Aria menyampaikan hambatan dalam peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha tahun 2020 terjadi karena beberapa hal dari sisi pengaturan Indonesia terkait EoDB, pelaksanaan reformasi regulasi atas peraturan terkait Indeks EoDB hingga pengaturan ideal atas reformasi regulasi terhadap kerangka hukum ekonomi Indonesia.
“Berdasarkan penelitian ini, mencari pengaturan yang ideal bagi reformasi regulasi bagi hukum ekonomi Indonesia, tidak akan cukup diperoleh hanya dari indikator-indikator dan parameter yang ada pada indeks EoDB, namun juga harus mampu mengakomodasi kondisi empiris yang ada di Indonesia. Hal ini penting mengingat sebaik-baiknya suatu Global Performance Indicator, maka ia tetap hanya suatu metodologi yang dibuat untuk keperluan one size fits all. Indikator-indikator indeks EoDB secara individu sangat penting untuk memberikan arah, dan menginspirasi prioritas, namun sampai titik tertentu ketika semua telah dilakukan, maka suatu negara harus terus mencari arah reformasi melebihi apa yang menjadi indikator EoDB,” ungkapnya.
Dari hasil penelitiannya, Aria menyarankan beberapa hal seperti perlu melanjutkan agenda pembaruan hukum ekonomi untuk mendorong Kemudahan Berusaha. Pemerintah Selama 2015-2020 telah berhasil menggulirkan agenda reformasi regulasi komprehensif untuk mendorong kemudahan berusaha. sebagian besar agenda reformasi regulasi telah terlaksana, namun masih menyisakan cukup banyak pekerjaan rumah terkait dengan pembaruan undang-undang pada hukum ekonomi. Amandemen UU Kepailitan, UU Jaminan Fidusia, Hukum Acara Perdata perlu dilanjutkan.
Kemudian, dia menyampaikan Indonesia perlu untuk segera memiliki apa yang dalam Grand Design Reformasi Regulasi disebut sebagai lembaga-lembaga pelaksana reformasi regulasi, yang meliputi Regulatory Oversight Body, Regulatory Advisory Body dan Regulatory Promotional Body.
“Karena reformasi regulasi tidak bicara hanya reformasinya, tapi juga pelaksanaan (delivery) dan pengawasannya (inspection). Untuk itu perlu mempertimbangkan melaksanakan mandat UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk segera membentuk Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan peraturan perundang-undangan, dengan menempatkannya pada posisi terdekat dengan pimpinan pemerintahan untuk mengendalikan penuh arah reformasi regulasi, termasuk reformasi regulasi bidang hukum ekonomi,” jelas Aria.
Saran ketiga, dia menyampaikan perlunya mencari pengaturan yang ideal bagi reformasi regulasi hukum ekonomi Indonesia. Kemudian, pemerintah juga perlu menyikapi dihentikannya publikasi Indeks EoDB Pengumuman World Bank Group yang menghentikan penerbitan Indeks EoDB pada September 2021 karena yang menimbulkan kekosongan besar dalam arah Reformasi Regulasi Hukum Ekonomi Indonesia.