Meski begitu, Jongbloed tak menganjurkan konsep pertanggungjawaban personal dianut oleh Indonesia. “Saya tidak setuju dengan konsep ini,” ujarnya. Menurut Jongbloed, bila hakim bisa digugat ganti rugi secara personal ketika menangani perkara, maka hakim akan ‘tersandera’ dalam memeriksa perkara dan membuat putusan.
“Salah satu prinsip yang tak boleh dilanggar adalah hakim tak boleh takut dalam membuat suatu putusan. Kalau konsep pertanggungjawaban personal ini diterapkan, hakim tentu akan ragu-ragu dalam memutus perkara,” jelasnya. Hakim dikhawatirkan tak akan berani membuat putusan yang menjadi terobosan hukum.
Di negara-negara yang menggunakan sistem common law yang menganut preseden, dimana hakim kerap merujuk putusan-putusan sebelumnya yang kasusnya mirip dengan kasus yang sedang ditanganinya, konsep judicial liability dapat diterima dengan mudah. Namun, bagaimana dengan Indonesia yang menganut sistem civil law, dimana hakim lebih sering menggunakan atau menafsirkan UU tanpa terikat pada putusan-putusan hakim yang lalu?
Praktek di Indonesia
Pengamat Peradilan Indonesia, Sebastian Pompe mengatakan negara-negara penganut sistem eropa kontinenantal atau civil law juga menerapkan tanggung jawab hukum lembaga yudisial ini. Salah satu instrumen hukum yang kerap digunakan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).
Meski begitu, beberapa negara seperti Jerman mengecualikan hakim sebagai pihak yang digugat dalam PMH oleh penguasa. Di Indonesia, lanjut Pompe, juga mengecualikan hal yang demikian. Ia menunjuk Surat Edaran MA No. 9 Tahun 1976 sebagai dasar pengecualiannya itu. “Seharusnya pengecualian ini diatur dalam konstitusi, bukan dalam SEMA,” tutur penulis disertasi berjudul ‘Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse’ ini.
Artinya, Indonesia memang belum mengatur secara tegas mengenai judicial liability ini. “Setahu saya, kita memang belum menganut konsep ini,” ujar Anggota KY Soekotjo Soeparto. Ia mengakui praktek putusan yang kerap merugikan pihak yang berperkara memang sering terjadi. Salah satunya adalah ‘pengadilan sesat’. Kasus Sengkon-Karta atau kasus Kemat-David bisa menjadi contoh. Mereka harus mendekam di penjara sebagai ‘pembunuh’ terhadap perbuatan yang tak pernah mereka lakukan. Hal ini baru terbukti belakangan, setelah mereka menjalani pidana penjara bertahun-tahun.
Soekotjo melihat adanya kecenderungan orang Indonesia yang tak mau ‘memperpanjang’ persoalan dengan meminta ganti kerugian. “Dibebaskan saja, mereka sudah senang,” tuturnya. Namun, ia menambahkan wacana judicial liability ini perlu didiskusikan secara mendalam.
Praktisi Hukum Bambang Widjojanto menuturkan KUHAP Indonesia memang mengenal rehabilitasi atau ganti rugi bagi tersangka atau terdakwa. Sayangnya, praktek ini hanya di lingkup praperadilan, yakni terkait sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Di Indonesia, belum ada instrumen meminta ganti rugi terhadap putusan hakim yang salah sehingga mengakibatkan kerugian bagi si terpidana.