Sebenarnya apa saja isi RUU ini yang menjadi pokok perdebatan? Berikut intisari beberapa isu penting.
Kelembagaan
Cecep mengusulkan agar lembaga BKPM diperkuat kewenangannya. Kewenangan BKPM harus diperbesar supaya bisa berkonsentrasi dan fokus menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, lembaga BKPM juga harus diatur dalam UU ini. Jika tidak, sama saja adanya UU Investasi tetap tidak akan memberikan manfaat apapun, ungkap Cecep.
Senada dengan Cecep, anggota Komisi VI lainnya dari Fraksi PKS, Zulkieflimansyah menambahkan, BKPM dirombak saja menjadi kementerian. Hanya saja dia mengingatkan, Jika memang ingin dirombak menjadi kementerian, kita harus cepat-cepat membawanya ke pembahasan RUU Kementerian Negara, tambahnya.
Zulkifli Hasan, anggota Komisi VI, berpendapat BKPM harus menjadi lembaga kementerian. Hanya saja, anggota Komisi VI lainnya, Muhammad Tonas, mengingatkan kelembagaan ini harus jelas kewenangannya. Yang jelas, sebagian besar anggota Komisi VI menghendaki BKPM ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan diangkat oleh Presiden –bukan menjadi anak bungsu dalam kabinet.
Hasto menjelaskan, entah menjadi kementerian atau tidak, BKPM harus mengantongi kewenangan yang cukup besar. BKPM harus dibentuk oleh Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, dan yang paling penting diatur dalam UU Penanaman Modal. Sehinga, BKPM dapat melakukan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, BKPM harus punya kewenangan untuk membuat kebijakan di bidang penanaman modal. Kebijakan itulah yang mengatur skala prioritas bidang investasi, sekaligus mengatur fasilitas-fasilitas investasi.
Lutfi mengaku bahwa selama ini BKPM merupakan lembaga yang bertugas menarik investasi. Kami ibarat salesman. Menjajakan profil Indonesia supaya investor tertarik. Daripada menjadi lembaga kementerian, lebih baik kami diberi kewenangan dan perkakas yang jelas, tuturnya.
Meski demikian, Lutfi tak menolak jika memang BKPM diuah menjadi kementerian. Jika memang kewenangan kami hendak diperbesar dan lembaga kami dirombak menjadi kementerian, terserah para wakil rakyat saja, ujarnya menjawab tanggapan para anggota dewan.