Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan dokumen kepemilikan tanah atau rumah dengan kasta tertinggi dan paling kuat dari sisi hukum serta yang dimiliki penuh pemiliknya. Tidak seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) yang memiliki batas waktu, SHM tidak mempunyai batas waktu tertentu dan bisa diwariskan secara turun-temurun.
Karena statusnya sebagai kepemilikan penuh, selain diwariskan, SHM juga dapat dihibahkan, diperjualbelikan, dan juga dapat dijadikan agunan untuk kredit. Namun status hak milik dapat dicabut karena beberapa alasan seperti dilansir Klinik Hukumonline yang dipublikasikan pada 14 Juli 2020.
Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Permen Agraria/BPN 9/1999) mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht.
Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (PP 24/1997) menyatakan: Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
