Menurutnya, persoalan ini merupakan tanggung jawab BNPT untuk menyalurkan aspirasi ini ke kementerian/lembaga terkait. “Kalau pelaku teroris sering diperhatikan negara, kira-kira mereka (pelaku teroris, red) masih dipelihara oleh negara agar tidak melakukan aksi kekerasan lagi dan bisa menjadi baik.”
“Yang penting sehat dulu, kalau sehat bisa bekerja mencari nafkah dan menyekolahkan anak-anaknya. Untuk itu, pemerintah perlu memberi jaminan kesehatan, asuransi, atau berobat gratis untuk para korban teroris ini,” kata Tony penuh harap.
“Saya punya datanya, banyak penyintas usia 30-60 tahun karena ditinggal suaminya, istrinya tidak bisa bekerja, tidak punya keahlian. Ada juga istri korban bom Bali, karena mukanya cacat sulit diterima bekerja di perusahaan,” bebernya.
“Ada rencana para korban teroris ini akan mendapat BPJS Kesehatan yang dibiayai BNPT, katanya sedang diurus, tapi sampai kapan belum jelas.”
Wakil Ketua BPET MUI Irjen Pol (Pur) Ir. Hamli (kedua dari kanan).
Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Irjen Pol (Pur) Ir. Hamli mendukung adanya jaminan kesehatan bagi para penyintas korban terorisme. “Kepada teman-teman media ini yang harus digarisbawahi agar pemerintah bisa merealisasikan jaminan kesehatan bagi penyintas korban terorisme,” kata Hamdi dalam kesempatan yang sama.
Di luar itu, menurut mantan Direktur Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT ini sepanjang masih ada orang atau sekelompok orang yang berpikiran untuk mendirikan negara agama, sepanjang itu pula terbuka kemungkinan aksi-aksi kekerasan terorisme akan tetap terjadi. “Tinggal bagaimana cara mencegahnya terhadap anak-anak kita yang terkontaminasi paham radikalisme yang cukup lumayan. Untuk itu, peran BPIP sangat diharapkan!"