Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Ke-6 akhirnya menetapkan Firman Wijaya sebagai Ketua Umum Mahupiki terpilih periode 2023-2028. Dalam kontestasi pemilihan yang berlangsung secara demokratis itu menghasilkan Firman Wijaya meraih 37 suara. Sementara calon lainnya Ahmad Sofian meraih 36 suara dari total suara pemilih 73 suara.
Firman mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan anggota Mahupiki. Secara umum Firman menyebut bakal melanjutkan program kerja yang sudah dikerjakan kepengurusan Mahupiki periode 2018-2023 di bawah kepemimpinan Yenti Ganarsih. Dia menyebut pendirian Mahupiki secara legalitas harus dituntaskan karena aspek legalitas itu penting.
“Saya berharap Ahmad Sofian mau melanjutkan jabatannya sebagai Sekjen Mahupiki,” ujarnya usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Mahupiki 2023-2028 dalam Munas Ke-6 Mahupiki di Bali, Kamis (22/6/2023).
Baca juga:
- Perlu Terobosan Hukum untuk Merampas Aset Tindak Pidana
- Munas Mahupiki Ke-6 Resmi Digelar di Bali
- Ratusan Pegiat Hukum Pidana dan Kriminologi Berkumpul Jelang Munas Mahupiki di Bali
- Barang Sitaan Hasil Pidana Harus Dikelola Unit Manajemen Aset
Salah satu pekerjaan besar Mahupiki ke depan adalah sosialisasi UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam menyusun kepengurusan baru, Firman menyebut perlu mendengarkan semua masukan dari para guru besar hukum pidana dan kriminologi di Mahupiki.
Ketua Umum Mahupiki periode 2018-2023, Yenti Garnasih mengucap syukur dan berterima kasih karena rangkaian kegiatan yang digelar Mahupiki di Bali mulai dari seminar, call of paper, dan Munas berjalan lancar. Pemilihan ketua umum juga berlangsung secara demokratis dengan 2 kandidat yang mencalonkan diri. Yakni Ahmad Sofian yang notabene dosen Fakultas Hukum Bina Nusantara dan Firman Wijaya yang notabene advokat dan dosen fakultas hukum di beberapa universitas. Hasil dari pemilihan tersebut, akhirnya Firman Wijaya meraup suara terbanyak.
“Dalam kesempatan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam kepengurusan Mahupiki 2018-2023,” ujar Yenti yang juga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu.