Pertama, jika MKMK tidak membatalkan putusan 90/PUU-XXI/2023, tapi bisa saja dalam putusan itu Majelis Kehormatan meminta MK memeriksa kembali perkara yang sama. Tentu saja dengan komposisi hakim konstitusi yang berbeda, karena asumsinya Ketua MK sudah dicopot dari jabatan struktural maupun hakim konstitusi. Dalam aturan, 8 hakim konstitusi yang tersisa bisa menggelar persidangan tersebut.
Kedua, jika MKMK tidak menjatuhkan sanksi pelanggaran etik, bagi Bivitri hal itu mengonfirmasi apa yang menjadi diskusi kalangan masyarakat sipil selama ini. Yakni, negara hukum dalam bahaya karena MK diseret tak lagi menjadi ‘wasit’ yang netral, tapi menjadi pemain. Alhasil, masyarakat semakin tidak mempercaya terhadap lembaga hukum.
“Kami yakin terjadi pelanggaran etik berupa benturan kepentingan. Kami minta pemberhentian dengan tidak hormat untuk Anwar Usman,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat (3/11/2023).
Tidak bisa membatalkan putusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengingatkan secara hukum positif MKMK tidak bisa menjatuhkan sanksi berupa pembatalan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Pasalnya secara gamblang dalam PMK 1/2023 hanya mengatur 3 jenis sanksi pelanggaran etik.
Aan bependapat sangat berisiko jika putusan MK terlalu mudah diintervensi. Misalnya, MKMK membatalkan putusan MK, kemudian di masa mendatang berpotensi ada persoalan serupa, dan tak menutup kemungkinan potensi ada rekayasa. Sehingga, putusan MK bisa batal melalui cara yang sama. Akibatnya putusan MK tak lagi bisa sesuai mandat konstitusi yakni final dan mengikat.
“Ini akan menjadi persoalan besar ke depan. Boleh ada out of the box (terobosan oleh MKMK,-red), tapi kalau dibiarkan di luar hukum (di luar MK,-red) dikhawatirkan dampaknya ke depan menjadi destruktif,” paparnya.
Menurut Aan lebih baik MK memeriksa permohonan yang baru apalagi sudah ada permohonan yang masuk untuk menguji pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang normanya telah diubah MK melalui putusan No.90/PUU-XXI/2023. Melalui permohonan itu MK akan memeriksa kembali perkara yang menjadi polemik atau boleh jadi nanti MKMK sudah memutus ada pelanggaran etik dan sanksinya diberhentikan.
“Maka ada komposisi baru hakim konstitusi dalam memeriksa perkara itu, dan perubahan pendirian MK dimungkinkan lebih soft karena MK sendiri yang melakukan, bukan lewat intervensi,” pungkasnya.