Ada dua konstruksi gugatan yang diajukan, yakni gugatan pembatalan atau penghapusan merek. Pembatalan merek diajukan lantaran ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah lebih dulu terdaftar milik orang lain. Sementara, penghapusan pendaftaran diajukan bila merek terdaftar tidak dipakai.
Humas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Sugeng Riyono menyatakan meski sering memutus pembatalan atau penghapusan merek, majelis hakim tidak bisa memerintahkan Ditjen HKI agar lebih teliti dalam memverifikasi pendaftaran merek. Memang bukan tugasnya hakim karena UU Merek tidak membolehkan, ujar Sugeng saat ditemui di pengadilan Mei lalu.