2. Pekerjaan di Luar Kantor
Pasal 5 Perja Tunjangan Kejaksaan mengatur jenis kegiatan yang diakui sebagai pelaksanaan pekerjaan di luar kantor atau di luar ketentuan jam kerja untuk mendapatkan hak Tunjangan Kinerja. Pekerjaan itu ialah: a.koordinasi dengan instansi luar; b.konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas non litigasi; c.sosialisasi; d.supervisi; e.inspeksi; f.penyelidikan; g.penyidikan; h.penuntutan; i.mengikuti persidangan; j.penugasan intelijen; k.pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar; l.rapat, seminar, ceramah, lokakarya; m.mengajar, penelitian; n.penyuluhan hukum dan penerangan hukum; dan/atau o.tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Tugas dan Wewenang
Apakah jaksa hanya berperan dalam sistem peradilan pidana? Jawabannya bisa ditemukan dalam tugas dan wewenang pokok jaksa yang diatur Pasal 30, Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C UU Kejaksaan. Itu pun kejaksaan masih dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang berdasarkan Pasal 32 UU Kejaksaan.
Tugas dan wewenang jaksa bisa dibagi dalam kategori besar bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketenteraman umum, dan bidang intelijen penegakan hukum. Jadi, bisa dipastikan bahwa jaksa tidak hanya berperan dalam dalam sistem peradilan pidana.
Ruang lingkup tugas yang luas ini bisa dilihat dari susunan kepemimpinan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Saat ini ada tujuh Jaksa Agung Muda sebagai unsur pembantu pimpinan di Kejaksaan Agung. Masing-masing adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Bagaimana, masih ingin jadi jaksa? Semoga sukses ya!