Lucky mengatakan bahwa banyak sekali kerugian yang akan diderita oleh rakyat Indonesia, seandainya membiarkan politik uang ini terjadi. Contoh sederhananya, para pemimpin yang bermodalkan politik uang tentu akan berupaya keras untuk mengembalikan dana yang telah ia keluarkan. Salah satu jalannya adalah korupsi. Istilahnya, rakyat menerima recehan tapi akan kebobolan miliaran, tegas Lucky.
Meski demikian Lucky juga mengakui bahwa mengungkap praktek politik uang itu sulit. Bahkan cukup sulit untuk dilakukan oleh Panwas Pemilu, mengingat sumber daya lembaga itu yang relatif sedikit. Namun, aktivis pemberantasan korupsi dari ICW ini memberi tips tentang cara-cara yang efektif untuk mengungkap praktek politik uang yang terjadi selama pemilu.
Pada bagian akhir, Lucky memberikan masukannya soal perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mencegah politik uang ini terjadi kembali. Minimal, jumlahnya menurun dibanding dengan keadaan saat ini. Berikut ini petikanwawancara hukumonline dengan Lucky.
Sejauh mana pentingnya mengungkap politik uang dalam Pemilu?
Jelas sangat penting, karena kami melihat praktek politik uang ini sudah menjadi kebiasaan para kandidat Pemilu Legislatif, dan sekarang kandidat Pemilu Presiden melakukan politik uang. Kami melihat ini merupakan suatu distorsi bagi suatu proses Pemilu itu sendiri.
Pertama, karena politik uang ini akan menurunkan kualitas pemilu. Lebih jauh akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Karena mereka berupaya mempengaruhi pilihan pemilih bukan berdasarkan kredibilitas atau integritas pribadi mereka, bukan berdasarkan program jelas dan terukur, dan bukan berdasarkan komitmen mereka terhadap rakyat. Tapi melulu karena ada iming-iming uang atau materi lainnya. Ini akan mendistorsi.
Kedua, kami memprediksi nanti pasca pemilu, siapapun yang terpilih, pasti mereka memerlukan sumber-sumber dana untuk menutupi dana-dana yang telah mereka keluarkan sekarang. Minimal mereka akan mengejar untuk break even point (nilai impas). Itu yang paling minimal. Itu membuka peluang atau stimulus bagi mereka untuk melakukan korupsi nantinya. Ini jelas merupakan dampak dari politik uang.
Sejauh mana aturan yang ada sekarang cukup untuk mengatur politik uang?
Sebenarnya masih sangat kurang. Contohnya di Filipina dan Thailand jelas diatur dengan undang-undang, ada tujuh atau delapan aktifitas yang boleh didanai. Di luar itu langsung dianggap pelanggaran dan sanksinya berat. Apalagi kalau melakukan politik uang.