Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan menyambangi MA untuk menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak 40 calon hakim ad hoc tipikor yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan tes tertulis. Koalisi menyerahkan hasil investigasi itu kepada Ketua Kamar Pidana, Artidjo AlKostar di ruang kerjanya.
Koalisi menilai dari 40 calon yang diloloskan panitia seleksi sebagian besar bermasalah dari sisi persyaratan administrasi dan integritas. Misalnya, ada beberapa calon masih berafiliasi dengan parpol, pengalamannya di bidang hukum kurang dari 15 tahun, pendidikan diragukan, jobseeker (pencari kerja), dan pernah terlibat dalam kasus korupsi.
“Banyak calon yang diloloskan berasal dari parpol atau berafiliasi dengan parpol, padahal UU-nya tidak membolehkan,” ujar Tama S Langkun, anggota koalisi dari ICW usai menemui Artidjo di Gedung MA, Selasa (20/8).
Anggota koalisi lainnya, Koordinator MaPPI FHUI Dio Ashar Wicaksana mengungkapkan beberapa calon hakim ad hoc tipikor yang diloloskan pernah menjadi kuasa hukum koruptor, dalam kasus korupsi pernah disebut-sebut dalam surat dakwaan, atau pernah menjadi kuasa hukum parpol.
Dio Ashar mengungkapkan Hakim Agung Artidjo Al-Kostar menerima dengan baik hasil penelusuran koalisi ini. “Kata Artidjo, hasil penelusuran ini akan mempelajari dan bahan pertimbangan untuk panitia seleksi,” kata Dio Ashar.
Alasan Ketidaklayakan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor
No | Alasan | Jumlah | Persentase |
1 | Tidak memiliki track record yang jelas di bidang hukum atau pemberantasan korupsi | 22 | 55 % |
2 | Punya afiliasi dengan parpol (anggota, fungsionaris, pernah mencalonkan dalam pemilu atau pemilukada, menjadi kuasa hukum dalam sangketa pemilu atau pemilukada) | 7 | 17.5 % |
3 | Pernah terlibat dalam kasus korupsi (menjadi kuasa hukum atau dipanggil ke persidangan) | 4 | 10 % |
4 | Jobseeker (umur sudah hampir masuk masa pensiun, pernah mengikuti seleksi lebih dari 1 lembaga negara yang berbeda) | 3 | 7.5 % |
5 | Pengalaman di bidang hukum di bawah 15 tahun | 2 | 5 % |
6 | Gelar pendidikan diragukan (dicurigai membeli gelar dan ijazah) | 2 | 5 % |
Sumber : rilis koalisi
Karena itu, Koalisi meminta MA melakukan moratorium atau penundaan terhadap pelaksanaan seleksi calon hakim ad hoc tahun ini. Sebab, belajar dari hasil seleksi calon hakim ad hoc sebelumnya kualitasnya dipertanyakan. Misalnya, kasus suap yang melibatkan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Juliana Marpaung yang divonis 8 tahun penjara. Kasus ini melibatkan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak, Heru Kisbandono.