Sementara peneliti Imparsial, Erwin Maulana, menyebut reputasi Gamma TSE Ltd tergolong buruk di komunitas masyarakat sipil internasional. Seperti rezim di Pakistan, Banglades dan Mesir, menggunakan alat intelijen buatan Gamma TSE Ltd untuk mengendalikan masyarakat sipil. Untuk itu Erwin mengaku cemas jika alat sadap yang dibeli pemerintah itu digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Apalagi, Erwin melihat alat sadap itu nantinya berada di bawah Badan Intelijen Strategis (BaIS) yang dikomandoi TNI.
Dari pernyataan pihak Kemhan di media, Erwin mengatakan alat sadap itu tidak digunakan untuk kegiatan politik tapi dalam rangka pertahanan dan keamanan. Jika digunakan untuk keamanan, Erwin berpendapat alat tersebut berpotensi digunakan untuk memantau dan mengawasi kegiatan masyarakat atau pihak-pihak yang dianggap “mengancam keamanan nasional.”
Mengingat, saat ini DPR masih menggodok RUU Keamanan Nasional (Kamnas), Erwin menengarai ke depan TNI dapat masuk ke ranah penyelenggaraan keamanan. Sebab ketentuan dalam RUU Kamnas memberikan kewenangan tersebut. “Makanya kami khawatir atas pembelian alat sadap itu,” tuturnya.
Walau mengkritik alat sadap itu namun Erwin menegaskan sangat wajar jika pemerintah membeli peralatan intelijen, namun harus jelas transparansi dan pengawasannya. Apalagi dengan terdeteksinya 5 server alat sadap itu di Indonesia, menurut Erwin perlu dipertanyakan apakah penggunaannya di luar kendali publik atau tidak. Pengawasan alat sadap itu menurut Erwin lebih mengkhawatirkan ketika anggota Komisi I DPR mengatakan belum membentuk tim pengawasan terhadap penggunaan alat tersebut. “Itukan berarti publik belum bisa mengontrol alat tersebut,” tandasnya.
Oleh karenanya, Erwin mendesak agar pemerintah menjelaskan kepada publik kenapa kendali penggunaan alat sadap itu diserahkan kepada BAIS. Serta harus diatur secara ketat transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan alat tersebut.
Sedangkan direktur eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik, mengatakan dalam peraturan di WTO, industri persenjataan dikecualikan. Sehingga, pemerintahan di negara anggota dapat memberikan subsidi yang tidak terbatas terhadap industri persenjataan. Oleh karenanya, pemerintah Inggris memberi jaminan finansial kepada Gamma TSE Ltd sehingga Indonesia mudah membeli alat intelijen. Oleh karenanya, tidak heran jika banyaknya produk persenjataan di negara maju berpengaruh terhadap membanjirnya alat-alat itu di negara berkembang.
Mengingat tahun depan Indonesia memasuki masa Pemilu, Riza khawatir alat sadap itu bakal digunakan kepentingan politik tertentu. Apalagi, di tengah kondsi Indonesia yang menghadapi defisit anggaran, pembelian alat sadap itu menurut Riza tidak tepat. Sebab, dengan membelinya lewat hutang maka menambah beban anggaran negara. Atas dasar itu Riza mendesak pemerintah memprioritaskan mana belanja negara yang penting dan tidak. “Anggaran digunakan pemerintah untuk membeli peralatan yang tidak secara langsung meningkatkan kualitas hidup rakyat tapi untuk memata-matai dan mencederai hak individu rakyat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemhan menegaskan pengadaan alat intelijen bertujuan mengamankan informasi strategis TNI, bukan untuk menyadap rakyat Indonesia. "Bertujuan agar proses pertukaran informasi antara Badan Intelijen Strategis TNI dengan kantor-kantor Atase Pertahanan RI di luar negeri dapat berjalan aman dan kedap dari gangguan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sisriadi di Jakarta, Rabu (25/9).
Selain itu, Sisriadi juga menegaskan peralatan intelijen itu tidak akan digunakan untuk kepentingan politik praktis sesuai penjelasan Panglima TNI. Ia mengatakan TNI menunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak masuk dalam urusan politik praktis menjelang Pemilu 2014.