Perlindungan terhadap industri tembakau lokal ditekankan oleh anggota Baleg dari fraksi PAN, Ismet Ahmad. Menurutnya, industri asing berminat untuk berbisnis tembakau dan produk turunannya seperti rokok di Indonesia. Untuk itu Ismet berharap agar RUU Pertembakauan menekankan perlindungan terhadap industri tembakau lokal sekaligus mendorong agar produk lokal lebih kompetitif.
Tapi, Ismet menyadari dampak buruk dari salah satu produk tembakau yaitu rokok. Oleh karenanya Ismet berharap agar RUU Pertembakauan mengatur bagaimana cara untuk meminimalisir dampak buruk tersebut. Di samping itu, Ismet tak mau RUU Pertembakauan hanya melulu mengatur rokok, tapi perlu memperhatikan produk tembakau non rokok. Sehingga nantinya, walau rokok tak dilarang tapi masyarakat dapat terlindungi dari dampak buruk rokok. “Harus ada pengaturan untuk meminimalisir dampak buruk produk tembakau,” ucapnya.
Mendengar pemaparan anggota Baleg, Ketua Dewan Pembina AMTI, Moehaimin Moefti, mengaku gembira. Dari penjelasan itu Moehaimin menyimpulkan perspektif masyarakat dan petani tembakau dengan Baleg terhadap RUU Pertembakauan tak jauh berbeda. Tapi, dia menambahkan agar RUU Pertembakauan tak mengatur soal cukai untuk salah satu produk tembakau, yaitu rokok.
Bagi Moehaimin, soal cukai sudah ada ketentuan yang mengatur khusus. Jika dalihnya kenaikan cukai untuk mengurangi jumlah perokok, Moehamin berpendapat hal itu tak sepenuhnya benar. Pasalnya, produk rokok di Indonesia sangat variatif, sehingga ketika ada satu produk rokok yang mahal karena cukainya naik, maka kelompok penikmat produk rokok itu akan beralih ke produk rokok lain yang harganya lebih murah. “Kenaikan cukai rokok tak membuat konsumen rokok berkurang,” urainya.
Senada, menurut koordinator KNPK, Nurtianto Wisnu Brata, jika DPR serius mengarahkan agar RUU Pertembakauan mengatur secara komprehensif perlindungan kesehatan, petani dan industri maka petani tembakau akan mendukung. Menurutnya, hal itu yang diinginkan oleh petani tembakau atas RUU Pertembakauan. Oleh karenanya, petani tembakau sangat berkepentingan untuk memantau terus perkembangan pembahasan RUU Pertembakauan di DPR. “Saya akan sampaikan kepada petani kalau ada anggota DPR yang berkomitmen membela petani,” ujarnya.
Wisnu mengingatkan agar DPR melibatkan banyak pihak dalam merancang RUU Pertembakauan. Pasalnya, ketentuan ini akan banyak bersinggungan dengan berbagai aspek, bukan hanya ketenagakerjaan atau kesehatan. Bahkan, Wisnu berharap RUU Pertembakauan ini dibahas lintas komisi di DPR. Dengan melibatkan banyak pihak, Wisnu yakin peraturan yang dihasilkan akan berkualitas. Dia mencontohkan India, dimana para pengambil kebijakan melibatkan banyak pihak untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tembakau dan produk turunannya. “Kami minta agar kepentingan petani diakomodir,” pungkasnya.