Selain itu KKI resmi melayangkan gugatan kepada BPOM pada Jumat, (11/11) ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terdaftar dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT. Dalam petitum KKI meminta majelis hakim untuk menyatakan BPOM RI melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.
Dalam petitum gugatan, KKI meminta majelis hakim menghukum BPOM RI untuk melakukan pengujian seluruh sirup obat yang telah diberikan izin edar serta, menghukum BPOM RI untuk meminta maaf kepada Konsumen Indonesia dan Masyarakat Indonesia.
Kelima, sengketa fasilitas umum dan fasilitas sosial Perumahan Pantai Mutiara. Menutup tahun, kabar mengejutkan datang dari warga Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Warga komplek perumahan di Kawasan Pluit-Jakarta Utara ini mengeluhkan fasos dan fasum yang hingga saat ini belum diserahkan oleh developer yakni PT THI selaku anak usaha PT Intiland ke Pemda DKI Jakarta.
Mantan Ketua RW 016 Pantai Mutiara Santoso Halim mengatakan bahwa Komplek Pantai Mutiara berdiri sejak tahun 1996. Namun 26 tahun berlalu, fasos dan fasum yang berada di lingkungan Pantai Mutiara masih dikuasai oleh PT Intiland. Bahkan saat menggunakan fasilitas umum yang tersedia di dalam komplek perumahan berupa balai warga, pihaknya diwajibkan untuk membayar sejumlah dana ratusan juta kepada anak usaha PT Jakarta Propertindo yakni Jakarta Utilitas Propertindo, perseroan daerah milik Pemda DKI. Padahal fasum dan fasos merupakan public goods yang artinya pemanfaatannya tidak dipungut biaya.