Ketiga, kasus sipil dan politik (sipol) ada 152 pengaduan. Arif mencatat pelanggaran hak sipol bagi individual sebanyak 683 bentuk pelanggaran. Sepanjang tahun 2021, Arif melihat terjadi pembungkaman terhadap hak untuk berekspresi baik secara daring dan luring. Misalnya, pembatasan penyampaian pendapat di muka umum, kritik melalui media sosial dikriminalisasi, dan ada ancaman terhadap hak atas privasi.
Arif melihat ada ancaman serius terhadap pembela HAM. Seperti dialami 2 pengabdi bantuan hukum yang ditangkap aparat kepolisian pada saat mendampingi warga Pancoran, Jakarta Selatan, dan demonstrasi kasus Myanmar. Padahal, UU Bantuan Hukum jelas memberikan perlindungan dan hak imunitas ketika memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kemudian sedikitnya 4 aktivis HAM yang disomasi oleh pejabat negara karena kritik terhadap penanganan Covid-19 dan bisnis pertambangan di Papua.
Menurut Arif, diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga masih terjadi di tahun ini sebagaimana yang dialami mahasiswa Papua. Kemudian koalisi KAMI, Jumhur Hidayat, yang dibawa ke pengadilan karena mengkritik UU No.11 Tahun 2020. Di pengadilan Arif melihat tidak ada alat bukti yang kuat untuk menyatakan Jumhur bersalah, tapi akhirnya hakim memutus Jumhur bersalah mengacu KUHP.
Kendati mengalami banyak persoalan dan tantangan di tahun 2021, tapi Arif mengatakan masyarakat sipil mampu meraih kemenangan kecil melalui gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) dalam kasus pencemaran udara di Jakarta. Selain itu, koalisi masyarakat sipil berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan menggugat korupsi bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara.
“Tahun ini LBH Jakarta juga mendapat penghargaan Indonesian Fundraising Award sebagai program bantuan hukum terbaik,” sebutnya.
Co-Leads LaporCovid19, Irma Hidayana, mengapresiasi catahu 2021 yang diluncurkan LBH Jakarta. Dia menjelaskan relawan LaporCovid19 mengalami berbagai intimidasi, kekerasan verbal, dan penyebaran data pribadi atau doxing. Periode Januari-November 2021 LaporCovid19 menerima 4 ribu laporan masyarakat terkait pandemi Covid-19, seperti pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di ruang publik dan layanan RS terhadap pasien Covid-19 yang ditagih bayaran sampai ratusan juta rupiah.
“Ketika meneruskan laporan warga, kami malah mendapat intimidasi, mengalami doxing, data pribadi disebar dan kami curiga data itu diambil dari data kependudukan,” tambahnya.